KETIKKABAR.com – Belum genap sepekan menduduki kursi kepemimpinan usai resmi dilantik, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Sudaryono, langsung membuat gebrakan besar.
Ia secara tegas memberhentikan ratusan pegawai serta menutup ratusan fasilitas dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah.
Langkah tegas tersebut diumumkan langsung oleh Sudaryono dalam sesi konferensi pers yang digelar di Jakarta pada Senin (27/7/2026).
Dalam keterangannya, ia menyatakan bahwa BGN telah memberhentikan ratusan pegawai non-ASN, memproses penjatuhan sanksi bagi pegawai ASN serta PPPK, sekaligus menghentikan operasional secara permanen terhadap ratusan dapur MBG di penjuru Indonesia.
Langkah drastis ini diambil sebagai bentuk bersih-bersih di dalam tubuh lembaga yang dipimpinnya, menyusul maraknya temuan pelanggaran disiplin maupun operasional.
261 Pegawai Non-ASN Diberhentikan
Berdasarkan data yang dipaparkan, BGN secara resmi memutus hubungan kerja terhadap 261 pegawai non-ASN. Rinciannya terdiri atas 224 pegawai umum dan 37 tenaga ahli. Mayoritas dari mereka diberhentikan akibat melakukan pelanggaran tingkat kedisiplinan.
Tidak hanya menyasar pegawai non-ASN, pembersihan internal juga dilakukan terhadap jajaran pegawai berstatus ASN dan PPPK.
Pihak BGN mendapati adanya pelanggaran berat yang dilakukan oleh oknum ASN dan PPPK, termasuk di antaranya dugaan keterlibatan dalam praktik judi online serta penyalahgunaan anggaran. Sebagian besar dari pelaku pelanggaran berat tersebut kini juga menghadapi potensi pemberhentian.
Sementara itu, untuk 39 kasus pelanggaran kategori ringan yang melibatkan pegawai internal, BGN menjatuhkan sanksi administratif berupa mutasi, demosi jabatan, hingga surat peringatan.
883 Dapur MBG Ditutup Permanen
Selain membenahi sumber daya manusia, Sudaryono juga mengambil tindakan tegas terhadap operasional fasilitas pelayanan pangan.
Sebanyak 883 dapur MBG resmi ditutup secara permanen karena terbukti melanggar standar operasional yang ditetapkan.
Penutupan masif tersebut tersebar di berbagai wilayah dengan rincian sebagai berikut:
Wilayah I (Sumatera): 98 dapur
Wilayah II (Jawa dan Madura): 311 dapur
Wilayah III (Luar Jawa/Indonesia Timur): 424 dapur
Keputusan penutupan permanen ini terpaksa diambil karena ditemukan berbagai pelanggaran serius, mulai dari masalah higienitas yang buruk, terjadinya insiden keracunan makanan, rendahnya kualitas menu yang disajikan, hingga fasilitas sanitasi serta Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi standar kelayakan.[]
