KETIKKABAR.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait anggaran pengadaan motor listrik untuk Badan Gizi Nasional (BGN) yang nilainya bikin publik melongo.
Anggaran itu mencapai Rp1,05 triliun untuk pembelian 25 ribu motor listrik impor. Purbaya mengaku sebenarnya sudah menolak rencana pembelian tersebut sejak tahun lalu.
Namun nahas, pos anggaran itu tetap muncul dalam sistem hingga akhirnya disebut sebagai “kecolongan”.
Menurutnya, persoalan tersebut berkaitan dengan sistem perangkat lunak milik Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan yang saat ini sedang diperbaiki agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Itu software dari Dirjen Anggaran, itu sedang diperbaiki sehingga enggak kebobolan kayak kemarin tuh. Kamu kebobolan kan? Tahun lalu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi, saya tolak,” kata Purbaya.
Purbaya juga menyinggung sistem pengawasan anggaran yang menurutnya masih memiliki celah. Ia meminta pembaruan software dilakukan lebih ketat agar belanja negara bisa terpantau lebih maksimal.
“Pak Dirjen Anggaran akan lihat apakah belanjanya ada yang aneh-aneh apa enggak ya dengan software yang lebih baik lagi. Dulu kan Anda yang bikin software-nya kan, kok bisa bobol kita? Jadi yang bikin software SPPG itu dia, makanya saya dibobol sama dia. Tapi sekarang kita perbaiki,” tambahnya.
Pernyataan itu langsung menyita perhatian publik karena nilai anggaran yang tidak kecil. Apalagi pengadaan motor listrik tersebut berkaitan dengan operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini jadi salah satu program prioritas pemerintah.
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana menjelaskan bahwa pengadaan motor listrik memang masuk dalam perencanaan anggaran tahun 2025. Kendaraan itu disebut untuk mendukung operasional Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Menurut Dadan, realisasi pengadaan motor listrik bahkan sudah berjalan bertahap sejak Desember 2025 dengan jumlah lebih dari 21 ribu unit.
“Pengadaan motor tersebut memang masuk dalam anggaran 2025. Fungsinya untuk mendukung operasional Kepala SPPG,” ujar Dadan dalam keterangannya.
Isu ini juga ikut disorot berbagai pihak karena menyangkut transparansi dan efektivitas penggunaan uang negara. Publik kini menanti bagaimana pemerintah memperbaiki sistem pengawasan anggaran agar kasus serupa tak kembali muncul di kemudian hari.
Polemik ini bukan cuma soal motor listrik atau software semata. Ada harapan besar masyarakat agar setiap rupiah anggaran negara benar-benar digunakan dengan hati-hati, tepat sasaran, dan tidak lagi meninggalkan tanda tanya di tengah publik. []
