KETIKKABAR.com – Penegak hukum didorong untuk segera mempercepat penyelesaian proses hukum terkait polemik ijazah mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar tidak menjadi beban bagi energi nasional.
Penuntasan kasus ini diharapkan tidak berjalan berlarut-larut demi memberikan kepastian hukum dan mengakhiri perdebatan di ruang publik.
Isu yang terus berulang ini dinilai perlu segera diselesaikan secara transparan agar tidak menyisakan tanda tanya yang berkepanjangan.
Pengamat politik dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa penanganan kasus yang bertele-tele ini cenderung tidak memberikan manfaat signifikan bagi kepentingan masyarakat luas.
Ia menyayangkan banyaknya sumber daya dan anggaran negara yang tersedot hanya untuk menangani isu yang dianggap kurang produktif.
“Penanganan berlarut-larut telah menyerap energi dan uang negara tanpa manfaat signifikan bagi kepentingan publik,” ujar Efriza saat dihubungi, Kamis (22/1/2026).
Efriza menekankan bahwa percepatan proses hukum ini bukanlah bentuk intervensi pemerintah terhadap lembaga yudikatif, melainkan upaya penegakan hukum yang tepat waktu.
Menurutnya, kepastian hukum yang cepat justru akan menjaga marwah institusi penegak hukum di mata masyarakat.
“Semangatnya bukan mengintervensi proses hukum, tetapi memprosesnya dengan lebih cepat dan tepat,” tutur Magister Politik Universitas Nasional (UNAS) tersebut.
Jika kasus ini terus menggantung tanpa penyelesaian yang jelas, Efriza memperingatkan bahwa persepsi publik mengenai adanya motif politik di balik isu tersebut akan semakin menguat.
Ia mengkhawatirkan polemik ijazah ini hanya dijadikan alat untuk mengalihkan perhatian masyarakat dari tantangan strategis bangsa yang jauh lebih mendesak.
Kondisi ini dianggap dapat merugikan fokus pembangunan nasional jika tidak segera dihentikan melalui mekanisme hukum yang sah.
Pemerintah dan instansi terkait diminta lebih memprioritaskan pembahasan mengenai persoalan strategis negara daripada terjebak dalam pusaran isu yang terus berulang.
Efriza menilai wajar jika muncul spekulasi di tengah masyarakat bahwa kasus ini sengaja dipelihara untuk tujuan tertentu.
“Wajar jika publik menilai isu polemik ijazah menunjukkan adanya pengalihan perhatian, khususnya dari persoalan strategis bangsa yang semestinya lebih prioritas untuk direspons dan dibahas,” pungkas Efriza.
Penuntasan polemik ini secara cepat dan tepat diharapkan dapat mengembalikan fokus publik pada isu-isu pembangunan yang lebih substansial.
Transparansi dari pihak kepolisian maupun pengadilan menjadi kunci utama dalam meredam gejolak informasi di media sosial.
Dengan berakhirnya kasus ini, diharapkan energi nasional dapat dialokasikan sepenuhnya untuk menjawab tantangan global yang semakin kompleks di tahun 2026. []
Bappeda Aceh Besar Mulai Input Usulan Musrenbang 2027 Secara Digital
