KETIKKABAR.com – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa berencana melakukan rotasi besar-besaran terhadap pegawai pajak yang terbukti menyelewengkan jabatannya sebagai bentuk hukuman.
Langkah tegas ini diambil sebagai bagian dari penindakan sekaligus upaya pembenahan internal di Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Pemerintah saat ini tengah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sejumlah pegawai pajak yang diduga terlibat pelanggaran integritas.
Purbaya menegaskan bahwa perombakan posisi pejabat menjadi opsi serius untuk memutus mata rantai penyalahgunaan wewenang.
“Nanti kita akan evaluasi seperti apa. Kalau yang jelas nanti mungkin pegawai pajak akan dikocok ulang diputer-puter lah yang kelihatan terlibat yang akan kita taruh di tempat terpencil atau dirumahkan aja. Nanti kita lihat seperti apa,” ujar Purbaya saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 14 Januari 2026.
Sanksi Berdasarkan Tingkat Pelanggaran
Purbaya menjelaskan bahwa penerapan sanksi rotasi tidak akan digeneralisasi untuk semua jenis pelanggaran. Menurutnya, tingkat keterlibatan oknum pegawai dalam praktik penyelewengan akan menjadi faktor penentu utama dalam pemberian sanksi.
“Rotasi abis kan ada yang bisa kalau baik sedikit, terlibat sedikit ya rotasi. Tapi kalau udah jahat di rotasi kan gak ada gunanya saya kita akan sedang nilai itu,” ujarnya menambahkan.
Reformasi Birokrasi Kemenkeu
Langkah ini diambil di tengah upaya penguatan reformasi birokrasi dan peningkatan integritas di lingkungan Kementerian Keuangan, khususnya pada instansi pemungut pajak yang memiliki risiko tinggi terhadap penyalahgunaan wewenang.
Purbaya menegaskan tidak akan memberikan ruang bagi oknum yang merusak citra institusi. Penilaian terhadap rekam jejak pegawai kini menjadi prioritas untuk memastikan bahwa proses “kocok ulang” tersebut tepat sasaran dan memberikan efek jera, baik melalui pembuangan ke daerah terpencil maupun pemberhentian tugas sementara. []
BPS Aceh Sambut Mahasiswa STIS untuk Percepatan Pendataan Wilayah Bencana
