Internasional

Aktivis Afrika Selatan Tuduh Israel Gunakan Kelompok Kemanusiaan untuk Pembersihan Etnis di Gaza

KETIKKABAR.comAktivis Afrika Selatan menuduh Israel menggunakan kelompok kemanusiaan gelap untuk memaksa warga Palestina meninggalkan Gaza, dengan tujuan mempercepat pembersihan etnis yang dimulai sejak Oktober 2023.

Tuduhan ini muncul setelah pada Kamis, 13 November 2025, sebuah pesawat yang membawa 153 warga Palestina dari Gaza mendarat di Bandara Internasional OR Tambo, Afrika Selatan.

Pesawat tersebut tertahan di landasan selama lebih dari 12 jam, menyebabkan kebingungan dan kemarahan di kalangan aktivis dan otoritas setempat.

Investigasi awal menunjukkan bahwa kedatangan pesawat itu tidak diketahui oleh pemerintah Afrika Selatan. Selain itu, pengungsi tersebut tidak memiliki dokumentasi resmi, dan beberapa di antaranya bahkan tidak tahu tujuan akhir perjalanan mereka.

BACA JUGA:
Aktivis Ungkap Dugaan Pengambilan Kulit Jasad Warga Palestina untuk Bank Kulit Israel

Hal ini menambah kecurigaan bahwa kelompok yang mengatur perjalanan ini, Al-Majd Europe, berperan sebagai alat bagi Israel untuk memindahkan warga Palestina secara diam-diam.

Na’eem Jeenah, seorang aktivis terkemuka di Johannesburg, menyatakan bahwa Al-Majd Europe mungkin digunakan sebagai kedok oleh Israel dan badan intelijennya untuk memfasilitasi pemindahan paksa warga Palestina dari Gaza.

Jeenah juga mengungkapkan kekhawatirannya bahwa pemindahan ini bertujuan untuk mengusir kelas profesional, seperti dokter dan pendidik, agar tidak tinggal di Gaza.

Al-Majd Europe, yang didirikan pada 2010, mengklaim menyediakan bantuan kemanusiaan di zona konflik.

Namun, menurut beberapa aktivis, termasuk Sarah Oosthuizen, penumpang pesawat tersebut tidak mengetahui tujuan akhir mereka, yang menambah kecurigaan bahwa ini adalah bentuk perdagangan manusia.

BACA JUGA:
Iran Batasi Selat Hormuz 12 Kapal per Hari, Minta Tol Rp34 Miliar per Melintas

Pihak Israel, melalui juru bicara COGAT, mengonfirmasi bahwa warga Palestina tersebut diberi izin untuk meninggalkan Gaza setelah mendapat persetujuan dari negara ketiga. Namun, negara yang dimaksud tidak diungkapkan.

Kementerian Luar Negeri Palestina mengkritik organisasi yang mengatur perjalanan tersebut sebagai “menyesatkan,” menambahkan bahwa mereka telah mengeksploitasi kondisi kemanusiaan warga Gaza untuk keuntungan finansial.

Presiden Afrika Selatan, Cyril Ramaphosa, mengungkapkan keheranannya terhadap cara pengungsi tersebut diangkut tanpa dokumen yang jelas dan mengindikasikan bahwa investigasi lebih lanjut akan dilakukan.[]

KPA Desak Pembentukan BPRAN untuk Selesaikan Konflik Agraria Nasional

TERKAIT LAINNYA