KETIKKABAR.com – Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, dinilai tidak memiliki kekuatan politik yang signifikan sehingga penegak hukum seharusnya berani mengusut dugaan keterlibatannya dalam kasus judi online (judol) saat masih menjabat sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika.
Pengamat politik Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, mengatakan bahwa penolakan Partai Gerindra dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk menerima Budi Arie sebagai kader menunjukkan lemahnya posisi politik mantan menteri tersebut.
“Dengan statusnya sebagai manusia bebas tanpa afiliasi partai politik, penegak hukum sebenarnya bisa segera meminta keterangan kepada Budi Arie terkait dugaan keterlibatannya dalam judi online,” ujar Wildan kepada RMOL, Senin (17/11/2025).
Wildan menilai pemeriksaan terhadap Budi Arie penting untuk menjawab rasa penasaran publik yang sejak lama mengaitkannya dengan kasus judol. Menurutnya, klarifikasi langsung dari aparat penegak hukum dapat mengurangi spekulasi yang berkembang.
“Selama ini, dalam berbagai wawancara, Budi Arie mengaku menjadi korban political game dan mengklaim dirinya diframing sebagai gembong judi online,” tambah Wildan.[]
Budi Arie Setiadi Hadapi Penolakan Kader Gerindra Usai Rencana Bergabung ke Partai
