KETIKKABAR.com – Kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh terus mencuri perhatian publik.
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali didesak untuk segera menetapkan tersangka, setelah banyak pihak mengkritik adanya indikasi penyalahgunaan anggaran dalam proyek megah yang dibangun pada era Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini.
Direktur Gerakan Perubahan, Muslim Arbi, dalam wawancaranya dengan RMOL, menilai bahwa proyek KCJB bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh sebagian penduduk Jakarta dan Bandung, tetapi beban utang yang ditimbulkan akan dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Muslim menyoroti bahwa meskipun proyek ini hanya menguntungkan sebagian kalangan, rakyat Indonesia harus menanggung utang besar yang bisa bertahan hingga 60 tahun ke depan.
Ia juga menambahkan bahwa proyek yang ambisius ini menambah beban keuangan negara yang sudah terperosok dalam utang luar negeri.
Selain beban utang yang luar biasa, Muslim Arbi juga menilai bahwa proyek yang digagas oleh pemerintahan Jokowi ini diduga mengalami markup anggaran, menjadikannya jauh lebih mahal dibandingkan proyek serupa di negara lain.
Ia juga mengkritik kurangnya keterlibatan berbagai pihak dalam perencanaan proyek ini, yang dinilai dipaksakan tanpa adanya evaluasi mendalam.
“Proyek ini juga sangat dipaksakan tanpa mempertimbangkan masukan dari yang lain,” kata Muslim.
Muslim Arbi menegaskan, agar KPK segera menetapkan tersangka dalam kasus ini, yang diduga melibatkan sejumlah pihak berpengaruh.
Ia meminta KPK untuk tidak ragu dalam mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi dalam proyek besar ini.
Muslim juga menuntut agar aktor utama, siapa pun itu termasuk Jokowi atau Luhut Panjaitan jika memang terbukti terlibat, harus diadili.
“KPK segera menetapkan tersangka, pelakunya. KPK mengaku sudah mengusutnya sejak Januari 2025, jadi sudah saatnya mereka menindaklanjuti dengan menetapkan tersangka,” ujar Muslim.
“Siapa pun dia, Jokowi atau Luhut sekalipun, jika terbukti terlibat, harus diproses secara hukum,” tambahnya.
Sejak Januari 2025, KPK telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang melibatkan proyek KCJB.
Namun, hingga kini, lembaga antikorupsi tersebut belum juga mengumumkan siapa saja yang akan dijadikan tersangka dalam kasus ini.
Kritik terhadap KPK pun semakin menguat karena proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB), yang mulai dibangun pada era Jokowi, telah banyak menelan biaya dan menambah beban utang negara.
Sementara itu, masyarakat menanti kepastian hukum atas kasus ini, yang diharapkan bisa memberikan keadilan bagi rakyat Indonesia yang menjadi korban dari dugaan korupsi besar ini.
Saat ini, KPK belum memberikan keterangan resmi terkait siapa saja yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.
Publik pun semakin menunggu hasil dari penyelidikan yang sudah dilakukan selama hampir satu tahun.
Penyelesaian kasus ini akan menjadi ujian bagi KPK untuk membuktikan komitmennya dalam memberantas korupsi, terutama dalam proyek-proyek besar yang melibatkan anggaran negara. []
Pukat UGM Ingatkan Prabowo: Bayar Utang Whoosh Pakai APBN Berisiko Korupsi
