KETIKKABAR.com – Polemik dugaan markup anggaran dalam proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) dinilai dapat diungkap tuntas melalui kekuatan politik Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Sebagai lembaga negara pengawas pemerintah, DPR memiliki wewenang memanggil pihak-pihak yang terlibat sejak awal menggarap proyek kerja sama dengan China ini.
Pengamat politik dari Motion Cipta (MC) Matrix, Wildan Hakim, berpandangan bahwa salah satu sosok yang dapat dimintai keterangan adalah mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.
Luhut diketahui ikut mengurusi proyek Whoosh di era Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang kini terlilit utang kepada China.
“Pak Luhut berikut anak buahnya bisa dimintai keterangan agar duduk perkara proyek ini diketahui publik. Kalau memang janggal, lantas kenapa dilanjutkan,” kata Wildan kepada RMOL, Minggu (26/10/2025).
Wildan juga menyoroti pernyataan Luhut—yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN)—yang baru-baru ini menyebut proyek Whoosh sudah bermasalah sejak awal perencanaan.
“Pasti saat itu ada pressure group yang meminta agar Whoosh tetap dilanjutkan meski sudah diketahui busuk dan janggal,” pungkas Wildan. []
KPK Dinilai ‘Dagelan’ di Kasus Korupsi Kuota Haji, Gus Yaqut Dicekal tapi Masih Bebas
