KETIKKABAR.com – Said Didu secara terbuka menuding Presiden Joko Widodo (Jokowi), Luhut Binsar Pandjaitan, Bahlil Lahadalia, dan Sri Mulyani sebagai pihak yang paling bertanggung jawab atas kerugian negara yang diklaimnya mencapai ribuan triliun rupiah dari sektor pertambangan. Kerugian ini disebut akibat kebijakan yang menguntungkan perusahaan asing, khususnya dari China.
Tudingan keras tersebut disampaikan Said Didu melalui tayangan di kanal YouTube-nya berjudul “Inilah Biang Kerok Kebijakan ‘Perampokan’ Tambang”, pada Senin (13/10/2025).
“Kalau kita ingin kembali bahwa siapa sih yang biang kerok sebenarnya perampokan tambang di Indonesia, menurut saya yang pertama adalah Joko Widodo, yang kedua adalah Luhut Binsar Pandjaitan, yang ketiga adalah Bahlil Lahadalia, yang keempat adalah Sri Mulyani,” kata Said Didu, dikutip dari Monitorindonesia.com, Selasa (14/10/2025).
Menurut Said Didu, perusahaan tambang asal China di Indonesia mendapatkan fasilitas istimewa, termasuk pembebasan pajak, bea, dan berbagai pungutan lainnya selama 30 tahun. Padahal, ia menilai umur tambang di lokasi tersebut tidak akan mencapai 30 tahun.
“Artinya mereka tidak akan pernah membayar apa pun ke Indonesia dan datang mengeruk tambang di Indonesia,” ujarnya.
Ia mencontohkan kawasan pertambangan Morowali di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara yang diklaim menghasilkan kerugian negara hingga Rp700 triliun per tahun. Jika dikalkulasi selama 10 tahun, total kerugian dapat mencapai ribuan triliun rupiah.
Said Didu menyebut Luhut Binsar Pandjaitan sebagai sosok kunci yang memperjuangkan masuknya perusahaan tambang China ke Indonesia dan mengubah aturan untuk membolehkan tenaga kerja asing China masuk secara masif.
“Promotor utama perusahaan China dan tambang China di Indonesia selama 10 tahun ini adalah Luhut Binsar Pandjaitan,” tegas Said.
Ia juga menyoroti pembangunan smelter di kawasan industri khusus yang bebas dari berbagai pungutan, yang dinilai hanya menguntungkan perusahaan asing. Said Didu membantah narasi positif mengenai peningkatan ekspor tambang.
Ia mengklaim ekspor yang tercatat sebenarnya bukan milik Indonesia karena kepemilikan otomatis beralih setelah bijih diolah di smelter milik China.
“Yang membayar royalti itu bukanlah perusahaan China, tapi rakyat yang punya tambang. Ini pengelabuhan terus dilakukan,” jelasnya.
Menutup pernyataannya, Said Didu mengapresiasi langkah tim penertiban tambang di bawah Menteri Pertahanan Prabowo yang mengungkap sekitar 4,3 juta hektare tambang bermasalah.
Ia berharap Presiden Prabowo dan jajaran kabinetnya mengevaluasi kembali kebijakan pembebasan pajak dan bea untuk tambang yang masih berlaku.
Said Didu menambahkan daftar pejabat yang dianggap bertanggung jawab, termasuk mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan, Menteri LHK Siti Nurbaya, serta institusi penegak hukum seperti Kapolri atas lemahnya penegakan hukum terkait pelanggaran izin penggunaan hutan untuk pertambangan.
“Saatnya kita menuntut pertanggungjawaban atas kerugian negara, kerugian rakyat, atas kebijakan rezim Joko Widodo bersama dengan menteri-menterinya,” pungkasnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak-pihak yang dituding oleh Said Didu. []
Usai “Bersih-Bersih” di Kemenkeu, Keluarga Menkeu Purbaya Diteror Poltergeist di Rumah
