KETIKKABAR.com – Presiden Prabowo Subianto disarankan untuk segera merombak kabinetnya, terutama setelah pemerintahan berjalan hampir sepuluh bulan.
Saran ini muncul karena ada sejumlah menteri yang dianggap sering membuat kegaduhan dan berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO), Dedi Kurnia Syah, beberapa nama menteri dinilai layak diganti karena dianggap tidak produktif dan kerap membuat polemik.
“Beberapa nama layak diganti karena hanya membikin gaduh dan tidak produktif, Nusron Wahid, Raja Juli Antoni, Budi Arie, menjadi yang paling layak,” tegas Dedi kepada wartawan, Selasa (12/8/2025).
Dedi, yang juga seorang pengamat politik, menilai ketiga menteri tersebut perlu diganti karena sikap politik dan kinerja mereka yang memprihatinkan.
Ia melihat langkah-langkah strategis yang diambil Presiden Prabowo, seperti pembentukan satgas dan penggabungan unit usaha negara, sebagai indikasi bahwa Prabowo sebenarnya tidak sepenuhnya percaya pada kualitas menteri dan kapasitas kinerjanya.
“Semua keputusan strategis ini penanda jika Prabowo sebenarnya tidak percaya dengan kualitas menteri dan kapasitas kinerjanya, itulah sebab Prabowo tetap mempercayakan pekerjaan ke tokoh tertentu,” jelas Dedi, merujuk pada nama-nama seperti Airlangga Hartarto dan Zulkifli Hasan.
Saran reshuffle ini muncul di tengah beberapa polemik yang melibatkan para menteri yang disorot. Terbaru, Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf terkait pernyataannya yang menyebut semua tanah adalah milik negara, yang menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
“Saya atas nama Menteri ATR BPN Nusron Wahid menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, kepada publik, kepada netizen atas pernyataan saya beberapa waktu yang lalu,” kata Nusron.
Sementara itu, Menteri Koperasi Budi Arie Setiadi juga beberapa kali menuai kontroversi, mulai dari polemik judi online hingga manuver politiknya yang disebut masih loyal pada pemerintahan sebelumnya.
Dedi percaya bahwa saat ini adalah waktu yang tepat bagi Prabowo untuk melakukan perombakan kabinet dan publik kemungkinan besar akan mendukung langkah tersebut.
“Inilah saatnya Prabowo lakukan reshuffle, dan publik besar kemungkinan mendukung,” pungkasnya.[]
Prabowo Terancam Kehilangan Rp782 Triliun Akibat Kebocoran Pajak
