KETIKKABAR.com – Belum genap setahun menjabat sebagai Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia dikabarkan mulai menghadapi isu pergantian melalui Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Desas-desus ini mencuat di tengah spekulasi memudarnya pengaruh politik Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemerintahan Prabowo Subianto.
Meskipun sejumlah elite Golkar membantah, kabar Munaslub santer menyebut Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala BPN, Nusron Wahid, sebagai kandidat kuat pengganti Bahlil.
Loyalis Jokowi Mulai Tergerus?
Bahlil, yang selama ini dikenal sebagai “orang Jokowi”, dinilai semakin kehilangan dukungan internal dan eksternal.
Isu renggangnya hubungan antara Jokowi dan Prabowo menguat setelah Presiden Prabowo memberikan abolisi dan amnesti kepada dua tokoh politik yang sebelumnya divonis bersalah, yakni Thomas Lembong dan Hasto Kristiyanto.
Langkah ini ditafsirkan sebagai sinyal kuat bahwa Prabowo tak lagi berada di bawah bayang-bayang Jokowi.
Golkar sendiri merupakan partai dengan jumlah kursi kedua terbanyak di parlemen. Posisinya yang strategis membuat partai ini menjadi penentu utama stabilitas koalisi pemerintah Prabowo.
Namun, posisi Bahlil sebagai loyalis Jokowi mulai dipertanyakan. Golkar, sebagai partai yang identik dengan kekuasaan, dinilai tidak akan mempertahankan ketua umum yang tidak lagi sejalan dengan presiden yang sedang berkuasa.
Nusron Wahid, Kandidat Kuat Pengganti
Nusron Wahid, yang saat ini menjabat sebagai Menteri ATR/Kepala BPN di kabinet Prabowo-Gibran, disebut-sebut sebagai calon kuat untuk menggantikan Bahlil.
Selain sebagai kader lama Golkar, Nusron juga memiliki rekam jejak sebagai mantan Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dan basis kuat di NU.
Ia juga merupakan Sekretaris Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran dalam Pilpres 2024, yang semakin mengukuhkan kedekatannya dengan lingkaran istana saat ini.
Meski demikian, sejumlah tokoh Golkar membantah adanya rencana Munaslub. Wakil Ketua Umum Golkar, Nurdin Halid, menyebut isu tersebut sebagai “halusinasi politik”, sementara Ketua DPD Golkar Jakarta, Basri Baco, menilai kabar itu bertujuan untuk memecah belah partai.
Ada beberapa alasan yang diyakini menjadi penyebab Bahlil mulai “tak nyaman” di posisinya, yaitu:
- Citra Negatif di Kabinet: Kebijakan Bahlil saat menjabat sebagai Menteri Investasi dan Menteri ESDM sebelumnya dinilai merugikan rakyat, seperti pelarangan penjualan LPG 3 Kg oleh pengecer dan pemberian izin tambang di wilayah konservasi.
- Loyalitas Terhadap Jokowi: Bahlil dianggap terlalu menonjolkan kepentingan Jokowi, membuatnya tampak tidak adaptif terhadap perubahan arah kekuasaan yang kini dipimpin Prabowo.
- Kepemimpinan Internal yang Dituding Elitis: Bahlil dituding menyingkirkan banyak tokoh senior Golkar dan menggantinya dengan figur-figur baru yang tidak proporsional. Proses pengisian struktur kepengurusan juga berjalan lamban.
Jika Nusron Wahid berhasil mendapat restu dari istana dan memimpin Golkar, maka kekuatannya nyaris tak terbendung. Dengan sokongan NU, SOKSI, dan kedekatannya dengan Presiden Prabowo, peluangnya sangat besar.
Sebaliknya, Bahlil akan semakin terisolasi seiring melemahnya pengaruh Jokowi. Pergantian Ketua Umum Golkar ini bukan sekadar urusan internal, melainkan akan mengubah konfigurasi kekuasaan nasional.
Jika Bahlil digantikan Nusron, Prabowo akan memegang kendali tiga kekuatan utama parlemen: Gerindra, PDIP, dan Golkar. Sementara Jokowi, dengan pengaruh yang menyusut, hanya akan menggenggam PSI.
Situasi ini menunjukkan bahwa politik Indonesia pasca-2024 sedang memasuki babak baru, di mana Golkar kembali menjadi pion utama dalam dinamika kekuasaan.[]
Tanggapi Ancaman Nuklir Rusia, Donald Trump: AS Harus Siap Sepenuhnya
