KETIKKABAR.com – Politisi senior PDI Perjuangan, Bambang Beathor Suryadi, mengungkapkan reaksi Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, ketika mengetahui kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, mencuat ke ranah hukum.
Menurut Beathor, Megawati sempat merasa heran mengapa perkara tersebut bisa menjadi polemik berkepanjangan. Ia menyebut Megawati menilai persoalan itu seharusnya bisa selesai secara sederhana.
“Kalau memang punya (ijazah asli), ya tampilkan, tunjukin dong,” ujar Beathor, menirukan pernyataan Megawati, dalam tayangan YouTube Refly Harun, Selasa (16/7/2025).
Beathor mengaku terlibat sejak awal dalam diskusi internal partai mengenai isu tersebut. Menurutnya, perbincangan itu mencuat usai sejumlah aktivis dari Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) melaporkan dugaan ijazah palsu Jokowi ke Bareskrim Polri.
Namun seiring berjalannya waktu, PDIP justru menjadi sasaran kritik publik lantaran dianggap ikut bertanggung jawab karena telah mengusung Jokowi sejak menjadi Wali Kota Solo hingga menjabat Presiden RI dua periode.
“Pernyataan Ibu Mega itu terus dikejar sama netizen. ‘Bu, itu kan kader PDIP, tanggung jawab dong’,” ungkap Beathor.
Beathor kemudian berinisiatif menelusuri lebih jauh asal usul isu ijazah tersebut. Ia mengaku melakukan investigasi secara mandiri dan menemui sejumlah orang yang memiliki informasi lengkap terkait tudingan itu.
“Dari saya tanya ke grup-grup WhatsApp kader, sampai akhirnya ketemu orang-orang yang tahu soal ini. Saya kumpulkan informasinya dari A sampai Z,” katanya.
Lebih lanjut, Beathor menyatakan bahwa PDIP tidak mengetahui jika ijazah yang digunakan Jokowi diduga palsu. Ia menegaskan, partai hanya menerima dokumen administratif dari calon yang akan diusung, lalu menyerahkannya ke KPU.
“Semua kader yang menerima itu tidak tahu bahwa itu palsu,” tegasnya.
Baca juga: Dino Patti Djalal Kritik Jokowi soal Ijazah: “Being Criticized is the Price of Leadership”
Beathor bahkan menyebut hanya ada segelintir orang yang mengetahui ihwal keaslian ijazah Jokowi.
Menurutnya, informasi itu hanya diketahui oleh Jokowi sendiri, seorang loyalis dari Solo bernama Widodo, anggota tim Jakarta bernama Deni Iskandar, dan mantan Rektor Universitas Moestopo, Prof. Paiman Raharjo.
Sebelumnya, Bareskrim Polri telah merampungkan uji laboratorium forensik terhadap ijazah sarjana Jokowi dari Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Hasilnya, dokumen tersebut dinyatakan asli.
“Antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” kata Dirtipidum Bareskrim, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, dalam konferensi pers, Kamis (22/5/2025).
Uji forensik melibatkan pemeriksaan bahan kertas, tinta, tanda tangan, dan stempel resmi dari pejabat kampus. Sebanyak 39 saksi juga diperiksa, termasuk civitas akademika UGM dan rekan kuliah Jokowi.
Meski ijazah dinyatakan asli, laporan dugaan pencemaran nama baik yang dilayangkan langsung oleh Jokowi pada 30 April 2025 tetap diproses Polda Metro Jaya.
Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyampaikan bahwa perkara tersebut kini telah naik ke tahap penyidikan.
“Sudah ditemukan dugaan peristiwa pidana, sehingga perkaranya ditingkatkan,” ujar Ade, Jumat (11/7/2025).
Diketahui, ada total enam laporan yang kini ditangani Direktorat Reskrimum Polda Metro Jaya. Tiga di antaranya juga dinaikkan ke penyidikan, termasuk laporan penghasutan dan penyebaran hoaks yang sebelumnya masuk lewat Polres di Jakarta dan Bekasi.
Sementara dua laporan lainnya akan segera diberi kepastian hukum lantaran pelapornya tidak memenuhi undangan klarifikasi atau mencabut laporan.
Laporan terkait isu ijazah palsu Jokowi pertama kali dilayangkan oleh relawan Jokowi dari organisasi Pemuda Patriot Nusantara ke Polres Jakarta Pusat pada 23 April 2025.
Terlapor dalam kasus itu adalah Roy Suryo, ahli digital forensik Rismon Sianipar, Rizal Fadillah dari TPUA, dan dr. Tifauzia Tyassuma.
Sehari kemudian, tim hukum dari Peradi Bersatu juga membuat laporan serupa ke Bareskrim. Seluruh laporan dari berbagai polres kini telah ditarik ke Polda Metro Jaya untuk penanganan lebih lanjut. []
