KETIKKABAR.com – Kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi untuk menaikkan kuota siswa per kelas menjadi 50 orang menuai respons keras. Tak hanya dari pemerhati pendidikan, kritik datang dari sekolah-sekolah swasta Muhammadiyah yang merasa terdampak langsung.
Sekretaris Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Iu Rusliana, menilai kebijakan tersebut berimbas pada menurunnya jumlah pendaftar di sekolah dasar dan menengah milik Muhammadiyah.
“Secara umum bisa dikatakan kami sangat terdampak, bahkan sekolah-sekolah favorit pun jumlah pendaftarnya turun,” ujar Iu, Senin (14/7/2025).
Ia mencontohkan beberapa sekolah seperti SMK Muhammadiyah di Garut, yang hanya menerima 153 pendaftar dari 206 lulusan. Sementara SMK Muhammadiyah 1 Cikampek yang meluluskan 789 siswa, hanya menerima 642 pendaftar. Namun begitu, satu sekolah di Cirebon disebut masih stabil.
Menurut Iu, kebijakan ini seharusnya dikaji lebih dalam dan melibatkan pihak swasta, yang selama ini turut membantu pemerintah menyelenggarakan pendidikan.
“Jangan ugal-ugalan ambil kebijakan. Hargai perjuangan sekolah swasta yang sudah eksis sejak sebelum Indonesia merdeka,” tegasnya.
Ia juga mempertanyakan efektivitas proses belajar mengajar jika satu kelas diisi 50 siswa.
Merespons kritik tersebut, Gubernur Dedi Mulyadi menyatakan siap dihujat, dikritik, bahkan digugat, demi menyelamatkan masa depan pendidikan anak-anak di Jawa Barat.
“Saya memetik pelajaran dari para pendiri bangsa bahwa memimpin itu menderita. Saya siap dihujat,” kata Dedi, Sabtu (12/7/2025).
Baca juga: Bupati Aceh Besar Hadiri Pembukaan Sekolah Rakyat, Dukung Program Nasional
Ia menjelaskan bahwa penambahan kuota ini bersifat tentatif, hanya berlaku di daerah yang minim sekolah atau memiliki daya tampung terbatas. Di wilayah dengan banyak sekolah, penambahan kuota tidak dilakukan.
“Banyak yang salah paham. Kalau kuota di satu SMA 480 dan yang mendaftar 500, maka 20 siswa bisa ditampung,” katanya.
Dedi bahkan menargetkan Jawa Barat nol persen anak putus sekolah dalam tiga tahun ke depan. Ia juga berjanji akan mengundang sekolah swasta untuk membahas persoalan kekurangan murid.
Kebijakan ini juga dikritisi oleh Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI). Sekjen FSGI Fahriza Marta Tanjung menilai kebijakan tersebut mengancam kualitas pendidikan dan membebani guru secara tidak manusiawi.
“Bagaimana guru bisa membelajarkan dan menilai siswa satu per satu jika dalam satu minggu harus menghadapi 600 siswa?” ujar Fahriza kepada Republika, Senin (14/7/2025).
Ia mencontohkan, seorang guru PPKn dengan beban mengajar 12 kelas harus menghadapi 432 siswa jika per kelas berisi 36 orang, atau 600 siswa jika per kelas diisi 50 siswa.
Fahriza pun meragukan efektivitas pembelajaran dalam situasi seperti itu, apalagi kurikulum saat ini mengharuskan guru memahami karakter siswa secara individu.
“Dalam kondisi seperti itu, posisi guru sangat memprihatinkan,” ujarnya.[]
