KETIKKABAR.com – Mantan Juru Bicara Presiden Abdurrahman Wahid, Adhie Massardi, menilai kehadiran Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi beban politik serius dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut Gibran sebagai “titik paling lemah” dalam kabinet saat ini.
“Persoalan terbesar Prabowo hari ini adalah Gibran. Karena Gibran adalah titik paling lemah dalam pemerintahan Prabowo,” kata Adhie dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (11/7/2025).
Menurut Adhie, tidak perlu menggunakan langkah pemakzulan (impeachment) yang dinilai hanya menambah polemik. Ia menyarankan agar pemerintah cukup mendorong KPK membuka kembali laporan dugaan korupsi Gibran yang dilayangkan oleh akademisi Ubedilah Badrun beberapa tahun lalu.
“Nggak usah lewat impeachment yang aneh-aneh. Cukup bongkar laporan Ubedilah yang mangkrak di KPK. Itu saja,” ujarnya.
Laporan Ubedilah ke KPK sendiri pernah menyita perhatian publik, terkait dugaan aliran dana kepada perusahaan milik anak Presiden Jokowi, termasuk Gibran dan Kaesang, dari relasi bisnis dengan perusahaan yang pernah terjerat kasus korupsi pembakaran hutan.
Adhie memperingatkan bahwa membiarkan Gibran berada di posisi wapres akan mengancam stabilitas politik nasional. Ia menyebut “kiblat politik bangsa” akan terus goyah selama persoalan Gibran tidak diselesaikan.
“Kalau Gibran didiamkan hari ini, ke depan akan jadi bom waktu. Ini harus diselesaikan segera,” tegasnya.
Baca juga: Relawan Jokowi Tuding Habib Rizieq Jadi Konsultan Gerakan Pemakzulan Gibran
Lebih lanjut, Adhie menyebut program-program besar Prabowo bisa kehilangan kepercayaan publik karena kehadiran Gibran masih menimbulkan kecemasan dan ketidakpercayaan.
“Publik bingung, mau dukung program Prabowo, tapi Gibran masih di situ. Ini jadi ganjalan,” lanjutnya.
Adhie menegaskan bahwa penyelesaian masalah Gibran, baik lewat jalur hukum atau politik, harus dituntaskan sebelum 2025 berakhir, agar pemerintahan bisa bekerja dengan tenang dan fokus.
“Kalau tidak, ini akan terus mengganggu konsentrasi pemerintahan. Sepanjang Gibran masih di situ, konflik politik akan terus membara,” pungkasnya.
Laporan Ubedilah Badrun ke KPK pertama kali dilayangkan pada awal 2022. Ia menuduh adanya praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) terkait relasi bisnis antara anak-anak Presiden Jokowi dan sebuah perusahaan besar. Namun, hingga kini, laporan tersebut belum menunjukkan perkembangan signifikan di KPK.
Desakan untuk membuka kembali kasus ini kini menjadi bola liar baru di tengah isu pemakzulan Gibran dan derasnya kritik terhadap proses politik Pilpres 2024 lalu.[]
