KETIKKABAR.com – Dalam upaya memperkuat ketahanan pangan nasional, Polda Aceh mengerahkan ratusan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk mendukung kegiatan penanaman jagung serentak kuartal III tahun 2025.
Langkah ini merupakan implementasi nyata dari program Asta Cita Presiden Prabowo Subianto di sektor pertanian.
Penanaman jagung dilakukan di lahan seluas 141,7 hektare yang tersebar di berbagai wilayah jajaran polres/polresta, termasuk di Desa Suka Damai, Kecamatan Lembah Seulawah, Kabupaten Aceh Besar.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan penuh dari Kelompok Tani Palapa KM 66, satu dari 54 kelompok tani yang terlibat langsung dalam program tersebut.
“Kami mengerahkan berbagai jenis alsintan seperti enam unit traktor roda empat, 23 handtraktor, 115 corn seeder, 46 pompa air, 56 alat pengukur tanah, dan 46 sprayer,” ungkap Kapolda Aceh, Irjen Pol. Dr. Achmad Kartiko, usai menghadiri penanaman, Rabu, 9 Juli 2025.
Benih yang digunakan merupakan varietas Maxxi, benih unggulan dari Dinas Pertanian Aceh Besar yang telah teruji adaptif terhadap kondisi iklim lokal dan mampu memberikan hasil optimal dengan pertumbuhan tanaman yang seragam.
Baca juga: Hadiah Fantastis! Bhayangkara Run 2025 Siap Digelar, Total Rp130 Juta Diperebutkan
Berdasarkan hasil verifikasi lapangan bersama Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), total lahan yang disiapkan mencakup 41 hektare kawasan perhutanan sosial dan 100,7 hektare lahan non-perhutanan sosial.
“Ke depan, kami akan mendorong kerja sama strategis dengan kementerian dan instansi terkait, seperti KLHK, ATR/BPN, serta pemerintah daerah untuk menambah ketersediaan lahan,” ujar jenderal bintang dua lulusan Akabri 1991 itu.
Penanaman jagung dilakukan secara bertahap di 56 titik lahan dengan target panen mencapai 600 ton, sebagai bagian dari agenda besar ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tak hanya fokus pada sektor pertanian, Irjen Achmad Kartiko juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor untuk mendukung pembangunan berkelanjutan di Aceh.
“Kami mohon dukungan dari Bapak Kapolri dan semua pihak terkait dalam menyelesaikan persoalan struktural, terutama soal lahan. Tujuannya agar pembangunan di Aceh bisa berjalan adil dan inklusif, tanpa meninggalkan siapa pun,” tutupnya.[]
