KETIKKABAR.com – Pernyataan mengejutkan keluar dari mulut Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah. Dalam sebuah wawancara, ia menyebut praktik titip siswa dalam proses Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) sebagai hal yang lumrah.
Lebih parahnya lagi, Dimyati menganggap praktik itu tidak menyalahi aturan, karena dianggap tidak merugikan negara.
“Kalau disposisi pejabat itu hal yang lumrah, biasanya. Tergantung pemerintah aja melihatnya,” ujarnya santai, seperti sedang bahas titip laundry, bukan nasib anak bangsa.
Pernyataan Dimyati langsung memicu kemarahan publik di media sosial. Potongan video dirinya viral dan memicu gelombang kritik. Banyak yang menyebut Banten sudah berada di titik “tak tertolong”, terutama dalam urusan mentalitas pejabat publik.
Tak butuh waktu lama, tagar #BantenAutoLulus jadi trending, sebagai bentuk sindiran tajam atas legitimasi sistem titip-menitip yang dianggap “dihalalkan” pejabat setempat.
Baca juga: Memo Titipan! Wakil Ketua DPRD Akui Salah, Siswa Tetap Gagal Masuk SMAN
Komentar kontroversial Dimyati muncul tak lama setelah Wakil Ketua DPRD Banten, Budi Prayogo, dicopot dari jabatannya karena ketahuan menitip nama siswa dalam seleksi SPMB. Ironisnya, baik Budi maupun Dimyati berasal dari partai yang sama PKS.
Alih-alih bersikap tegas, Dimyati justru membela rekan separtainya.
“Anggota dewan itu kan ditodong konstituen, masa nggak bantu? Titip itu biasa. Paraf doang,” katanya enteng.
Pernyataan ini semakin memperkeruh suasana, karena dianggap membuka ruang legal bagi para pejabat ‘main belakang’ dalam dunia pendidikan.
Sikap Dimyati makin jadi sorotan ketika dibandingkan dengan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, yang secara terbuka menolak keras segala bentuk titip-menitip siswa.
Perbandingan ini jadi bahan pembicaraan publik. Banyak yang menyebut, perbedaan isi kepala dua pejabat ini mencerminkan arah moralitas birokrasi masing-masing daerah.
“Banten sudah nggak ketolong. Mental pejabatnya masih doyan ngakal-ngakalin sistem,” tulis seorang netizen di X.[]
