KETIKKABAR.com – Isu pemakzulan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka makin panas. Namun menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah, Presiden terpilih Prabowo Subianto justru tak perlu merasa terancam dengan munculnya surat usulan pemakzulan dari Forum Purnawirawan TNI.
Sebaliknya, Dedi menilai, dampak politiknya bisa mengarah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), ayah kandung Gibran.
“Pernyataan Jokowi soal pemakzulan sepaket presiden dan wakil presiden hanyalah pembelaan. Tujuannya mengalihkan perhatian publik dari Gibran,” ujar Dedi, dikutip Senin (9/6/2025).
Dedi bahkan menyebut, desakan purnawirawan bisa berdampak langsung ke Jokowi, apalagi jika Ketua MK saat itu, Anwar Usman, blak-blakan soal intervensi Presiden dalam putusan batas usia capres-cawapres.
“Kalau Anwar Usman beri kesaksian soal intervensi Jokowi, maka Presiden ke-7 itu bisa ikut terseret,” tegasnya.
Baca Juga: Isu Pemakzulan Gibran, Hensat: DPR Harus Buka di Sidang Paripurna!
Dedi menegaskan, Prabowo aman dari segala dampak surat pemakzulan, karena tak terkait langsung dengan polemik batas usia pencalonan. Menurutnya, surat tersebut justru menjadi tekanan politik terhadap Jokowi dan Gibran.
“Kalau Jokowi nanti dianggap terlalu ikut campur pemerintahan atau main di belakang Prabowo, maka Prabowo punya celah untuk mengamputasi kekuasaan Gibran,” katanya.
Meski begitu, Dedi menyadari bahwa memakzulkan Gibran tidaklah mudah, apalagi jika hanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi.
“Pemakzulan hanya rasional jika Gibran terbukti melanggar Undang-Undang. Misal, terlibat skandal suap atau kasus korupsi seperti Sritex,” tambahnya.
Hal senada disampaikan Direktur Eksekutif Algoritma Research & Consulting. Ia menilai, secara politik, pemakzulan Gibran akan sulit terjadi karena konsolidasi kekuasaan saat ini sangat kuat.
Namun ia mengingatkan bahwa politik Indonesia penuh kejutan.
“Situasi politik nasional selalu dinamis. Kita tidak tahu agenda elite seperti apa di balik layar,” pungkasnya.[]
