KETIKKABAR.com – Pengamat politik Adi Prayitno menegaskan bahwa aktivitas tambang, meski legal secara hukum, tidak boleh merugikan lingkungan maupun masyarakat lokal.
Pernyataan ini disampaikannya menyusul polemik tambang nikel di kawasan Raja Ampat, Papua Barat Daya.
“Penambangan tidak boleh merugikan masyarakat lokal. Justru sebaliknya, harus memuliakan mereka,” tegas Adi melalui kanal YouTube-nya, Senin (9/6).
Adi menyebut, tambang nikel yang merusak tanah, mengganggu kesuburan lahan, dan menghancurkan ekosistem laut seperti terumbu karang, adalah bentuk pelanggaran hak warga sekitar.
Dampak Lingkungan Jadi Sorotan
Menurutnya, tambang boleh saja sah secara hukum, namun kerusakan ekosistem tak bisa dianggap wajar atau sekadar “konsekuensi” investasi.
“Ekonominya harus maju, hidupnya makin layak, dan tidak boleh ada yang dirugikan.”
Baca Juga: Pemerintah: PT Gag Nikel Punya Hak Spesial Tambang di Raja Ampat
Ia pun menyambut baik langkah Kementerian ESDM yang menghentikan sementara aktivitas tambang di Raja Ampat, sebagai respons terhadap dugaan pelanggaran lingkungan yang sedang diusut oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).
“Ini momentum untuk evaluasi menyeluruh. Investigasi harus transparan, berpihak pada rakyat, dan tegas jika ditemukan pelanggaran.”
Raja Ampat, Titik Kritis Lingkungan
Raja Ampat dikenal sebagai kawasan ekowisata kelas dunia dengan kekayaan biodiversitas laut yang luar biasa. Adi mengingatkan, kerusakan di kawasan ini tak hanya berdampak lokal, tapi juga global.
Ia pun menegaskan, konstitusi dan hukum lingkungan Indonesia harus menjadi acuan utama dalam pengambilan keputusan soal eksploitasi sumber daya alam.
“Jangan sampai keuntungan segelintir investor mengorbankan masa depan warga dan warisan lingkungan.”[]
