KETIKKABAR.com – Sebuah angka mengejutkan mengemuka: Rp 65 miliar. Itu bukan angka rekap suara atau dana bantuan sosial.
Itu adalah dugaan biaya yang dihabiskan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk terbang dengan jet pribadi dalam rangka Pemilu 2024.
Angka itu menjadi bahan ledakan gugatan Koalisi Masyarakat Sipil ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Kamis (22/5/2025), tiga organisasi Transparency International Indonesia, Themis Indonesia, dan Trend Asia, resmi mengadukan seluruh Komisioner dan Sekjen KPU.
Tuntutannya: diberhentikan. Semua. Tanpa terkecuali.
Jet ke Bali dan Makassar, Bukan Papua?
KPU berdalih jet disewa untuk monitoring logistik ke daerah terpencil. Tapi berdasarkan pemantauan Trend Asia, jet justru mendarat di kota-kota besar: Bali, Makassar, Surabaya.
“Ini bukan soal teknis. Ini pelanggaran etik. Jet pribadi untuk pemilu? Itu sudah pemborosan yang luar biasa,” kata Ibnu Syamsu, perwakilan Themis Indonesia.
Menurut Koalisi, pengadaan jet pribadi melanggar prinsip penyelenggara pemilu: jujur, proporsional, akuntabel, efisien. Dan prinsip itu diatur jelas dalam Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017.
Efisien? Angka Tak Berbohong
-
Anggaran ideal untuk perjalanan dinas monitoring logistik menurut perhitungan: Rp 2,1 miliar.
-
Biaya akomodasi: ditambah sekitar Rp 4,2 miliar.
-
Total kebutuhan riil: Rp 6,3 miliar.
Tapi anggaran yang digunakan versi investigasi Koalisi? Rp 65 miliar. Selisihnya lebih dari 10 kali lipat.
“Sepengetahuan kami, belum pernah lembaga negara menyewa private jet untuk urusan monitoring,” tegas Agus Sarwono dari Transparency International Indonesia.
Dilaporkan ke KPK, Kini ke DKPP
Sebelum ke DKPP, Koalisi juga melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurut mereka, ini bukan sekadar pelanggaran administrasi.
Ini soal mentalitas mewah di tengah tugas publik yang seharusnya merakyat.
“Bayangkan, Pemilu yang harusnya jadi pesta demokrasi, tapi uang rakyat justru dipakai pesta di langit,” ujar Agus.[]
