Nasional

UU Perampasan Aset Disahkan DPR, Benny K. Harman Ingatkan Risiko Macan Kertas dan Penyalahgunaan Wewenang

KETIKKABAR.com, Jakarta — Pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset dalam Rapat Paripurna DPR membuka babak baru pemulihan kerugian negara akibat korupsi dan kejahatan ekonomi, namun efektivitasnya dinilai sangat bergantung pada integritas aparat serta budaya hukum.

Anggota Komisi III DPR RI, Benny K. Harman, mengingatkan bahwa aturan tersebut berisiko kehilangan daya gigit jika tidak diiringi pembenahan di luar substansi hukum.

Pernyataan tersebut disampaikan Benny melalui akun X miliknya, Jumat (20/11/2026). Ia menekankan bahwa kekuatan teks undang-undang tidak otomatis menjamin keberhasilan penerapan di lapangan.

“Sebaik dan sekomprehensif apa pun materi muatan dalam sebuah undang-undang, efektivitasnya di lapangan pada akhirnya sangat bergantung pada tiga hal: kualitas manusianya, integritas aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum yang hidup di tengah masyarakat,” katanya, lewat akun X, Jumat, 20 November 2026.

Merujuk pada teori sistem hukum pakar hukum Lawrence M. Friedman, keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga elemen yang saling berkaitan, yakni substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

BACA JUGA:  Prabowo Punya Waktu hingga 19 November untuk Serahkan Dua Nama Calon Wapres

Benny menilai pengesahan UU Perampasan Aset baru memenuhi pembaruan substansi hukum, sehingga tanpa penguatan struktur dan budaya hukum, pasal-pasalnya berpotensi hanya menjadi “macan kertas”.

Dari sisi struktur hukum, undang-undang ini mengamanatkan pembentukan badan khusus untuk menelusuri, membekukan, hingga menyita aset hasil tindak pidana. Benny menilai kewenangan besar badan tersebut memerlukan pengawasan ketat agar tidak melenceng.

“Di titik inilah kewaspadaan konstitusional kita harus bekerja,” ujarnya.

Politikus Partai Demokrat itu menegaskan bahwa kewenangan perampasan aset tidak boleh disalahgunakan untuk menyingkirkan lawan politik, melindungi kelompok tertentu, mengumpulkan harta bagi segelintir pihak, atau merampas secara sewenang-wenang harta rakyat.

Penegakan hukum juga harus memisahkan secara tegas antara pelaku kejahatan ekonomi—seperti pengusaha hitam yang merampok kekayaan negara—dan pengusaha putih yang taat aturan serta membayar pajak.

“Perlindungan terhadap hak milik warga negara dan prinsip due process of law tidak boleh dikorbankan atas nama percepatan pemulihan aset,” tegasnya.

BACA JUGA:  MPR Siapkan Tim Verifikasi 34 Anggota untuk Periksa Dua Calon Pengganti Gibran

Benny menambahkan, pemberantasan aset hasil korupsi sebenarnya tidak hanya bergantung pada regulasi ini karena instrumen hukum lain sudah tersedia apabila dijalankan aparat secara berintegritas.

Sementara pada aspek budaya hukum, tantangan muncul ketika sikap permisif terhadap kekayaan tidak wajar masih dipelihara atau intervensi politik masih memengaruhi proses peradilan.

“Pengesahan UU Perampasan Aset dengan segala kelebihan dan kekurangannya kita sambut dengan gembira namun ini bukanlah garis finis, melainkan titik awal dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar,” ungkapnya.

Ia mengajak publik, media, dan lembaga pengawas terus mengawal jalannya aturan serta operasional badan khusus tersebut agar tepat sasaran tanpa mengabaikan hak konstitusional warga negara.

“Pada akhirnya, hukum hanyalah instrumen; manusialah yang menentukan apakah instrumen tersebut akan menjadi pedang keadilan yang tajam atau sekadar tumpukan pasal di atas kertas,” pungkasnya. []

TERKAIT LAINNYA