Nasional

Pemerintah Pusat Setujui Pengembalian Status Tanah Wakaf Blang Padang, Menko Yusril Surati Gubernur Aceh

KETIKKABAR.com, Banda Aceh — Pemerintah pusat resmi menindaklanjuti penyelesaian status kepemilikan lahan Blang Padang di Banda Aceh dengan menyetujui pengembaliannya sebagai tanah wakaf milik Masjid Raya Baiturrahman.

Kepastian tersebut tertuang dalam surat Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, kepada Gubernur Aceh bernomor MKH-UM.01.01-223 tertanggal 9 November 2026.

Dalam surat tersebut, Menko Yusril menyampaikan bahwa Presiden telah menyetujui pengembalian status tanah Blang Padang kepada fungsi sejarahnya semula dengan mempertimbangkan nilai sejarah serta kepentingan masyarakat Aceh.

Langkah ini diambil untuk menuntaskan persoalan status lahan yang selama ini menjadi perhatian publik di Aceh secara adil.

Sebagai bagian dari skema penyelesaian terpadu, pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan akan memfasilitasi pengadaan lahan representatif bagi Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.

BACA JUGA:  Kapolri Ungkap Dugaan Peran Listyo Sigit dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Lahan pengganti tersebut diperuntukkan bagi Kodam Iskandar Muda sebagai kompensasi atas pengalihan fungsi lahan Blang Padang agar kebutuhan lahan institusi terkait tetap terpenuhi.

Guna memastikan kepastian legal formal yang mengikat sekaligus mencegah potensi sengketa di kemudian hari, Yusril meminta Gubernur Aceh segera mengajukan permohonan Isbat Wakaf kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh.

Untuk mengawal kelancaran proses administrasi dan hukum tersebut, Deputi Bidang Koordinasi Hak Asasi Manusia turut ditugaskan berkoordinasi langsung dengan Pemerintah Aceh.

Surat resmi ini juga ditembuskan kepada Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

Kini, pengajuan permohonan Isbat Wakaf oleh Pemerintah Aceh kepada Mahkamah Syar’iyah Aceh menjadi tahapan krusial berikutnya dalam mewujudkan kepastian hukum yang sah atas status tanah Blang Padang. []

BACA JUGA:  Usman Hamid Minta Polisi Periksa Jokowi dalam Kasus Penyadapan Prabowo

TERKAIT LAINNYA