Daerah

Bupati Aceh Besar: SPAM Regional Jadi Solusi Perluasan Layanan Air Bersih Aceh Besar

KETIKKABAR.com, Kota Jantho – Bupati Aceh Besar H. Muharram Idris mengajak masyarakat Kecamatan Leupung mendukung rencana pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Aceh Besar-Banda Aceh. Program tersebut dinilai menjadi salah satu solusi untuk memperluas jangkauan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Ajakan itu disampaikan Muharram dalam musyawarah penetapan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah untuk pembangunan SPAM Regional Aceh Besar-Banda Aceh di Aula Gedung UDKP Kecamatan Leupung, Senin (16/11/2026).

Muharram yang akrab disapa Syech Muharram mengatakan, pelayanan air bersih di Kabupaten Aceh Besar hingga kini belum menjangkau seluruh masyarakat secara maksimal. Berdasarkan data yang disampaikannya, Perumdam Tirta Mountala baru melayani sekitar 40 persen dari total penduduk Aceh Besar.

“Pelayanan air bersih kepada seluruh masyarakat Aceh Besar belum terpenuhi dengan maksimal. Hari ini kita mencatat Perumdam Tirta Mountala baru mencapai sekitar 40 persen dari jumlah penduduk Aceh Besar yang mendapatkan layanan air bersih,” ungkapnya.

Menurutnya, Aceh Besar memiliki potensi sumber daya air yang cukup besar, mulai dari sungai hingga kawasan hulu. Namun, potensi tersebut belum dimanfaatkan secara optimal untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat.

Karena itu, pembangunan SPAM Regional menjadi peluang penting untuk memperkuat infrastruktur air minum sekaligus memperluas pelayanan bagi warga Aceh Besar dan Banda Aceh.

“Ini adalah kesempatan bagi kita. Pemerintah pusat telah menyiapkan anggaran untuk program SPAM Regional. Ini merupakan investasi untuk masa depan dengan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat. Karena itu, saya meminta seluruh jajaran pemerintah kabupaten agar lebih fokus dan jangan sampai kesempatan ini terlewatkan,” tegasnya.

BACA JUGA:  Rita Mayasari: BKMT Harus Jadi Benteng Ketahanan Keluarga

Muharram menyebut rencana pembangunan SPAM Regional tersebut telah dibahas sejak beberapa tahun lalu. Bahkan, anggaran untuk pembebasan tanah disebut sudah dialokasikan, tetapi belum terealisasi.

Dia berharap proses pengadaan tanah dapat diselesaikan tahun ini melalui koordinasi dan keseriusan seluruh pihak. Dengan begitu, tahapan pembangunan selanjutnya bisa segera dilaksanakan.

Dalam musyawarah tersebut, Muharram juga meminta pemerintah dan masyarakat pemilik lahan membangun komunikasi yang baik. Dia menegaskan, pembangunan untuk kepentingan umum harus tetap memperhatikan hak-hak masyarakat yang terdampak.

“Kita perlu kerja sama yang baik. Masyarakat menghargai upaya pemerintah, dan pemerintah juga harus menghargai kepemilikan serta hak-hak masyarakat. Kalau ada persoalan atau pertanyaan terkait nilai ganti kerugian, mari kita cari jalan keluar melalui komunikasi yang baik,” ujarnya.

Dia menjelaskan, pengadaan tanah untuk pembangunan pemerintah harus mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Penentuan nilai ganti kerugian juga harus melalui penilaian tim independen, bukan dilakukan secara sepihak.

BACA JUGA:  Pj Sekda Lantik Asnawi sebagai Kadis PUPR Aceh, Pemulihan Infrastruktur Pascabencana Jadi Prioritas

Penilaian tersebut meliputi tanah, bangunan, serta tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang berada di atas lahan milik masyarakat.

“Tim penilai independen yang akan melakukan penilaian terhadap harga tanah sesuai kondisi di wilayah tersebut. Bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah juga ikut dinilai. Mudah-mudahan nilai yang diberikan sesuai dengan nilai tanah maupun aset lainnya yang dimiliki masyarakat,” jelasnya.

Muharram kembali mengajak warga dan seluruh pihak terkait mendukung proses pengadaan tanah agar pembangunan SPAM Regional dapat segera direalisasikan.

“Ini kesempatan untuk kemajuan daerah kita. Kita ingin program ini terlaksana, tetapi tentu harus tetap menghargai hak milik masyarakat. Mari kita bangun kerja sama dan komunikasi yang baik demi kepentingan bersama,” pungkasnya.

Pemerintah Kabupaten Aceh Besar berharap pembangunan SPAM Regional Aceh Besar-Banda Aceh dapat meningkatkan ketersediaan infrastruktur air minum dan memperluas pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terhadap air bersih secara berkelanjutan.

Musyawarah tersebut turut dihadiri Asisten I Setdakab Aceh Besar Farhan AP, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, unsur kepolisian, Forkopimcam Leupung, tokoh masyarakat serta warga pemilik lahan yang terdampak pembangunan. []

TERKAIT LAINNYA