KETIKKABAR.com, Jakarta — Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) PKB Komisi II Muhammad Khozin mengklarifikasi informasi yang beredar tentang usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin) sebagai cawapres pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Ia menegaskan sesuai ketentuan undang-undang dasar 1945 dan UU MD3, pengusulan calon wapres adalah hak mutlak presiden.
“Kami intens dari awal masalah ini, mulai soal hak angket kemudian hak menyatakan pendapat lalu peristiwa mundurnya Saudara Gibran, sama sekali tidak terpikirkan soal cawapres pengganti Gibran. Berpikir saja tidak, apalagi mengusulkan,” bantah Khozin di Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut anggota DPR Dapil Jatim IV (Jember dan Lumajang) ini, sejak awal PKB menempatkan Putusan MK dan Putusan MA sebagai dasar langkah politik di Parlemen, sekaligus upaya mengakhiri polemik ijazah sesegera mungkin.
“Jadi pijakan PKB putusan hukum, tidak ada pretensi dan tendensi politik. PKB concern pada supremasi konstitusi, itu saja. Regulasi mengatur secara tegas, kewenangan pengusulan calon wapres sepenuhnya ada di Presiden Prabowo,” tegas Khozin.
Ia berharap lembaga terkait seperti Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pengunduran diri Gibran dengan merujuk UUD 1945 dan UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD.
“Harapannya Presiden dan MPR segera menindaklanjuti pasca mundurnya Gibran dari Wapres. Tujuannya polemik ini agar segera kita akhiri. PKB Concern, 3 tahun sisa pemerintahan Presiden Prabowo ini dapat lebih akseleratif untuk menunaikan Asta Cita,” harap Khozin.
Khozin kembali menegaskan dalam diskusi dan komunikasi di internal partai sama sekali tidak ada pembahasan mengenai usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar untuk mengisi jabatan Wapres.
“Jadi, jelas tidak ada sama sekali perbincangan soal posisi wapres. Kami lebih tertarik membahas akhiri polemik soal ijazah ini agar pemerintahan ini lebih cepat dalam eksekusi program kerakyatan,” tandas Khozin.
Sumber: monitorIndonesia
