KETIKKABAR.com, Kuala Lumpur — Anggota parlemen Malaysia, Kalam Salan, mendesak Presiden Prabowo Subianto segera mengambil tindakan untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang menyebabkan kabut asap lintas batas.
Dalam sidang Dewan Rakyat, Rabu (21/10/2026), politikus oposisi itu bahkan menyampaikan kritiknya menggunakan bahasa Jawa ngoko.
Kalam, anggota parlemen dari daerah pemilihan Sabak Bernam, menyampaikan seruan tersebut saat membahas Rancangan Anggaran Belanja Malaysia 2027. Ia meminta pemerintah Indonesia menghentikan kebakaran dan pembakaran yang menyebabkan persoalan kabut asap terus berulang setiap tahun.
“Pak Prabowo yang saya hormati, mohon segera mengambil tindakan untuk memadamkan kebakaran dan menghentikan pembakaran agar masalah ini tidak terus berulang setiap tahun,” demikian isi pesannya sebagaimana dilaporkan media Malaysia.
“Kami menginginkan langit yang cerah, udara yang bersih, serta masyarakat kedua negara dapat hidup sehat dan damai.”
Kalam kemudian beralih menggunakan bahasa Jawa untuk menegaskan dampak kabut asap terhadap masyarakat Malaysia.
“Mungkin, pihak kepemimpinan sebelah sana yang kebanyakan orang Jawa tak paham cakap bahasa Melayu,” ujarnya.
Ia kemudian menyampaikan keluhan dalam bahasa Jawa ngoko atau ragam bahasa Jawa yang relatif informal.
“Pak, asap songko kobongan asap kuwi nggawe masyarakat Malaysia susah ambegan. Akeh sing watuk, tenggorokan podo gathel, sesek ambegane. Sekolah nganti tutup, pariwisata dadhi sepi, lan uwong-uwong sing nyambut gawe ning kebun, raiso podho kerja,” kata dia dalam bahasa Jawa ngoko alias kasar.
Dalam kebudayaan Jawa, percakapan dengan pemimpin atau orang yang dihormati umumnya menggunakan bahasa Jawa krama yang lebih halus.
Kalam mengingatkan bahwa persoalan kabut asap tidak hanya berkaitan dengan hubungan bilateral Malaysia dan Indonesia. Dampaknya juga dirasakan pekerja migran Indonesia yang mencari nafkah di Malaysia.
Ketika kabut asap mengganggu aktivitas perkebunan, para pekerja Indonesia berisiko kehilangan penghasilan dan kesulitan mengirim uang kepada keluarga mereka di Tanah Air.
Di akhir pesannya, Kalam mengucapkan, “Kulo matur suwun, Bapak Presiden.” Ia berharap seruannya dapat dipahami oleh pemimpin Indonesia.
Dalam pidato yang sama, Kalam juga mempersoalkan pernyataan seorang pemimpin Indonesia yang menyebut hutan Indonesia selama ini memasok oksigen bagi Malaysia.
“Mulo, ojo malah iki digawe guyonan.”
Ia menyindir pernyataan tersebut dengan mempertanyakan kemampuan pohon-pohon di Malaysia menghasilkan oksigen.
“Apakah pohon-pohon di Malaysia terbuat dari plastik sehingga tidak bisa menghasilkan oksigen?” demikian inti sindiran Kalam sebagaimana dilaporkan media Malaysia.
Kabut asap lintas batas merupakan persoalan berulang di Asia Tenggara, terutama ketika kebakaran hutan dan lahan gambut terjadi di Indonesia. Asap yang terbawa angin dapat menyebar ke negara tetangga, termasuk Malaysia dan Singapura.
Dampaknya mencakup penurunan kualitas udara, gangguan pernapasan, memburuknya kondisi penderita asma, terganggunya kegiatan belajar, hingga tekanan terhadap sektor pariwisata dan aktivitas ekonomi.
Selain menyampaikan pesan kepada Prabowo, Kalam meminta pemerintah Malaysia memanfaatkan jalur diplomatik untuk mendorong Filipina, yang memegang keketuaan ASEAN pada 2026, mengambil langkah regional yang lebih kuat.
Ia mengajukan lima usulan untuk menangani pencemaran asap lintas batas.
Pertama, memperkuat penegakan hukum bersama terhadap pihak yang bertanggung jawab atas kebakaran.
Kedua, membangun sistem peringatan dini ASEAN dengan memanfaatkan pemantauan satelit dan data titik panas secara waktu nyata.
Ketiga, membentuk tim tanggap darurat regional agar kebakaran dapat ditangani sebelum asap menyebar melintasi perbatasan.
Keempat, memperkuat mekanisme pertanggungjawaban dalam Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas.
Kelima, membentuk dana regional untuk membiayai pencegahan kebakaran, pemulihan lahan gambut, serta bantuan bagi masyarakat terdampak.
Seruan Kalam muncul di tengah upaya Malaysia dan Indonesia memperkuat kerja sama dalam menangani kebakaran hutan dan lahan.
Pada hari yang sama, Wakil Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia Syed Ibrahim Syed Noh menyampaikan bahwa kedua negara sedang menjajaki nota kesepahaman di bidang lingkungan dan perubahan iklim.
Kerja sama yang dibahas mencakup pertukaran data titik panas, pengelolaan kawasan berisiko tinggi, serta koordinasi penanganan dini untuk mencegah kebakaran meluas.
Malaysia juga telah menawarkan bantuan untuk menangani kebakaran di Sumatra dan Kalimantan. Pemerintah Indonesia menyatakan menerima tawaran tersebut, sementara pengaturan pengerahan bantuan masih dikoordinasikan.
Kritik Kalam menempatkan kabut asap lintas batas bukan semata-mata sebagai persoalan diplomatik, melainkan juga masalah kesehatan masyarakat dan keberlangsungan mata pencaharian. Penanganannya membutuhkan pencegahan kebakaran yang lebih efektif serta pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah. []
