KETIKKABAR.com, Jakarta — Nilai tukar rupiah melemah sekitar 16,7 persen terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dalam dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dari Rp15.465 per dolar AS sehari setelah pelantikan pada 21 Oktober 2024, rupiah bergerak ke kisaran Rp18.050 pada Selasa, 20 Oktober 2026.
Sepanjang periode tersebut, rupiah menghadapi tekanan dari berbagai faktor, mulai dari ketidakpastian ekonomi global dan kebijakan perdagangan Amerika Serikat hingga gejolak politik domestik serta meningkatnya risiko geopolitik yang turut memengaruhi pasar energi.
Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia (BI) yang dicantumkan dalam bahan, rupiah berada di level Rp15.465 per dolar AS pada 21 Oktober 2024.
Setelah dolar AS menguat menyusul terpilihnya kembali Donald Trump pada November 2024, rupiah menghadapi tekanan hingga menembus Rp16.019 pada 16 Desember 2024.
Pelemahan berlanjut sampai penghujung tahun. Pada 31 Desember 2024, rupiah berada di level Rp16.157 per dolar AS.
Rupiah Tertekan Sepanjang 2025
Memasuki 2025, tekanan terhadap rupiah belum mereda. Pada 2 Januari 2025, nilai tukar rupiah tercatat Rp16.236 per dolar AS.
Pada Februari, gejolak sosial dan politik dalam negeri turut menjadi perhatian pasar. Gelombang demonstrasi mahasiswa bertajuk “Indonesia Gelap” berlangsung di sejumlah daerah. Pada 28 Februari 2025, rupiah melemah ke Rp16.575 per dolar AS.
Tekanan meningkat pada April 2025 setelah Presiden AS Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal terhadap sejumlah mitra dagang, termasuk Indonesia. Kebijakan itu memicu kekhawatiran terhadap perang dagang dan prospek perdagangan global.
Pada 9 April 2025, rupiah melemah hingga Rp16.943 per dolar AS. Ancaman tambahan tarif terhadap produk China turut meningkatkan volatilitas pasar keuangan global.
Rupiah kemudian memperoleh ruang untuk menguat setelah Trump menunda penerapan sebagian tarif resiprokal selama 90 hari guna membuka jalan bagi negosiasi perdagangan dengan sejumlah negara.
Pada 23 Mei 2025, rupiah menguat ke Rp16.289 per dolar AS dan bergerak ke Rp16.207 pada 26 Mei 2025.
Penundaan tarif dan perkembangan negosiasi perdagangan AS-China membantu meredakan kekhawatiran pasar, meski ketidakpastian perdagangan global belum sepenuhnya berakhir.
Memasuki paruh kedua 2025, situasi politik dalam negeri kembali memanas. Gelombang demonstrasi pada 25–28 Agustus 2025 memicu kemarahan publik setelah seorang pengemudi ojek online tewas tertabrak kendaraan taktis Brimob di Pejompongan, Jakarta Selatan.
Aksi massa meluas ke sejumlah daerah pada 29 Agustus 2025. Dalam rangkaian kerusuhan tersebut, terjadi penjarahan rumah sejumlah pejabat, termasuk Menteri Keuangan saat itu, Sri Mulyani Indrawati.
Pada 29 Agustus 2025, rupiah berada di level Rp16.463 per dolar AS.
Perhatian pelaku pasar berlanjut pada September 2025 ketika Sri Mulyani digantikan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan.
Pada 9 September, rupiah berada di level Rp16.462 per dolar AS, kemudian melemah ke Rp16.775 pada 26 September di tengah ketidakpastian kebijakan perdagangan AS, termasuk pengumuman tarif impor baru terhadap sejumlah produk.
Hingga akhir Desember 2025, rupiah masih bergerak di kisaran Rp16.720–Rp16.790 per dolar AS.
Tekanan Berlanjut pada 2026
Memasuki 2026, tekanan terhadap rupiah berlanjut di tengah meningkatnya risiko geopolitik dan lonjakan harga energi dunia.
Pada 9 Maret 2026, rupiah melemah hingga Rp16.974 per dolar AS. Ketegangan di Timur Tengah, termasuk konflik Iran-Israel, meningkatkan kekhawatiran terhadap stabilitas pasokan energi global.
Dalam periode tersebut, serangan Israel terhadap kilang dan depot penyimpanan minyak di Teheran turut memperbesar gejolak di pasar minyak.
Harga minyak dunia yang menembus 100 dolar AS per barel menambah tekanan terhadap rupiah. Kenaikan harga energi meningkatkan kekhawatiran atas biaya impor dan beban subsidi pemerintah.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia saat itu juga mengakui adanya fenomena panic buying atau pembelian berlebihan akibat kekhawatiran masyarakat dan pelaku industri terhadap pasokan energi.
Di tengah situasi tersebut, pemerintah mengumumkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara selama satu hari dalam sepekan, setiap Jumat.
Kebijakan yang diumumkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto itu mulai berlaku pada 1 April 2026, salah satunya untuk menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Tekanan kembali meningkat pada Juni 2026. Pada 3 Juni, rupiah melemah hingga Rp17.931 per dolar AS dan menembus Rp18.039 pada 4 Juni.
Pada 13 Juli 2026, rupiah mencapai Rp18.131 per dolar AS. Tekanan berlanjut hingga September, di tengah berbagai risiko geopolitik dan ketidakpastian ekonomi.
Bahan berita juga mengaitkan pelemahan rupiah dengan isu penutupan Selat Hormuz serta bencana di sejumlah wilayah Indonesia, termasuk banjir bandang di Pulau Sumatera, gempa di Nusa Tenggara Timur (NTT), dan kebakaran hutan serta lahan di Kalimantan.
Hingga Selasa, 20 Oktober 2026, atau dua tahun setelah Prabowo-Gibran dilantik, rupiah berada di kisaran Rp18.050 per dolar AS.
Dibandingkan dengan posisi Rp15.465 per dolar AS pada 21 Oktober 2024, nilai tukar tersebut menunjukkan pelemahan sekitar 16,7 persen.
Angka itu menggambarkan perubahan nilai tukar selama periode tersebut, tetapi belum dengan sendirinya menjelaskan kontribusi masing-masing faktor terhadap pelemahan rupiah. []
