KETIKKABAR.com — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mengambil langkah proaktif dalam mendukung percepatan digitalisasi nasional dengan menyiapkan ribuan siswa dari berbagai lembaga pendidikan kepolisian untuk mengawal program Perlindungan Sosial (Perlinsos).
Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo menginstruksikan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri agar membekali siswa Sekolah Inspektur Polisi (SIP), Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Sekolah Polisi Negara (SPN), serta Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) untuk mengintegrasikan program Perlinsos ke dalam agenda latihan kerja di tengah masyarakat.
Kebijakan strategis ini dijadwalkan mulai diimplementasikan melalui latihan kerja siswa SIP pada Oktober 2026, disusul oleh siswa Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol yang dipersiapkan sesuai kalender pendidikan masing-masing pada November 2026.
Arahan tersebut sebelumnya dicanangkan saat Wakapolri meninjau Sepolwan bersama Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak, sebagai tindak lanjut atas arahan Menteri Sosial dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Luhut Binsar Pandjaitan di Pusdalsis Mabes Polri.
Pelibatan institusi pendidikan kepolisian ini didasari oleh target ambisius pemerintah untuk mendaftarkan dan memverifikasi secara digital 48 juta keluarga penerima manfaat hingga 30 November 2026.
Dalam arahannya, Luhut Binsar Pandjaitan menekankan pentingnya mobilisasi jaringan TNI-Polri untuk membantu masyarakat mengakses layanan digital sekaligus menjaga kedaulatan data.
Fokus Pelatihan: Pengoperasian Gawai, Pendataan, dan Komunikasi Publik
Dalam arahannya, Wakapolri meminta Lemdiklat memanfaatkan momen latihan kerja sebagai laboratorium lapangan bagi siswa untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat.
Pembekalan yang diberikan difokuskan pada tiga kemampuan utama, yakni pengoperasian perangkat digital dan aplikasi, prosedur pendataan yang akurat, serta keterampilan komunikasi sosial.
“Kita harus mulai dari lembaga pendidikan. Siswa yang akan turun latihan kerja kita persiapkan agar mampu menggunakan gawai, melakukan pendataan, dan berkomunikasi dengan masyarakat. Ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi mereka untuk mendukung program pemerintah,” ujar Wakapolri.
Para siswa akan dilatih menggunakan gawai sebagai instrumen pelayanan, memahami mekanisme pendaftaran serta pemutakhiran data, melakukan verifikasi prosedural, dan yang terpenting menjaga kerahasiaan Nomor Induk Kependudukan (NIK) serta data pribadi warga.
Selain itu, mereka dituntut mampu menjelaskan program pemerintah menggunakan bahasa yang sederhana agar mudah dipahami masyarakat awam.
Kendati demikian, Wakapolri menegaskan bahwa keterlibatan siswa kepolisian dibatasi hanya untuk membantu proses registrasi, pendataan, dan pemutakhiran. Mereka tidak memiliki kewenangan absolut dalam menentukan kelayakan seseorang sebagai penerima bantuan sosial.
“Data harus benar dan proses mendapatkan data juga harus benar. Siswa harus memahami bahwa mereka membantu proses pendataan, bukan menentukan siapa yang menerima bantuan,” tegasnya.
Transformasi Pendidikan Polri Berbasis Teknologi
Kalemdiklat Polri Komjen Pol. RZ Panca Putra Simanjuntak menyambut baik instruksi tersebut. Menurutnya, pembekalan ini sejalan dengan transformasi sistem pendidikan kepolisian yang kini semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi modern melalui penerapan metode Outcome Based Education (OBE) dan pemanfaatan Learning Management System (LMS).
“Siswa sekarang adalah generasi yang sangat dekat dengan teknologi. Karena itu, kemampuan menggunakan teknologi harus menjadi kompetensi kerja. Namun, kemampuan tersebut harus berjalan bersama kemampuan komunikasi,” ujar Kalemdiklat.
Ia menambahkan, latihan kerja menjadi wadah uji kompetensi langsung bagi para siswa untuk mempraktikkan teori teknologi, ketelitian pendataan di lapangan, serta membangun kepercayaan publik (public trust).
Melalui pelibatan siswa SIP, Sepolwan, SPN, dan Taruna Akpol dalam program Perlinsos ini, Polri berharap dapat mengubah paradigma pendidikan agar selaras dengan kebutuhan riil masyarakat.
Seluruh ilmu kepolisian, penguasaan teknologi, ketrampilan pendataan, dan komunikasi publik yang dipelajari di lembaga pendidikan pada akhirnya bermuara pada peningkatan kualitas pelayanan negara kepada masyarakat luas.[]
