KETIKKABAR.com — Penguatan sinergi antara Tim Penggerak (TP) PKK, Dekranasda, dan TP Posyandu terus didorong guna memastikan seluruh program pemberdayaan masyarakat berjalan lebih terarah dan berdampak nyata.
Komitmen tersebut ditegaskan Ketua TP PKK, Dekranasda, sekaligus TP Posyandu Kota Sabang, Nuri Farisal, saat menghadiri forum penguatan tata kelola lintas lembaga tingkat nasional.
Kehadiran Nuri Farisal dalam Rapat Penguatan Tata Kelola Lembaga Dekranas, TP PKK, dan TP Posyandu Wilayah Indonesia Bagian Barat Tahun 2026 tersebut menjadi langkah strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan organisasi di tingkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum TP PKK sekaligus Ketua Umum TP Posyandu dan Ketua Harian Dekranas, Tri Tito Karnavian, menggarisbawahi krusialnya fondasi tata kelola yang solid.
Hal tersebut mencakup kerapian struktur organisasi, ketegasan pembagian tugas dan kewenangan, koordinasi intensif, perencanaan terukur, hingga pengawasan dan evaluasi program secara berkala.
Tri menjelaskan bahwa kolaborasi lintas lembaga bukan berarti meleburkan atau menyamakan fungsi pokok masing-masing organisasi.
Sebaliknya, sinergi dibangun dengan memperjelas pembagian peran sesuai dengan keunggulan dan fokus tiap lembaga agar seluruh program pemberdayaan dapat dieksekusi secara efektif, efisien, dan berkelanjutan.
Menanggapi arahan tersebut, Nuri Farisal menilai pembenahan tata kelola dan penguatan kolaborasi antarlembaga merupakan kunci utama agar setiap program kerja di Kota Sabang dapat terealisasi secara tepat sasaran serta menjawab kebutuhan riil masyarakat.
“Melalui pertemuan ini, kita mendapatkan banyak masukan dan penguatan terkait tata kelola serta kolaborasi antarlembaga. Hal ini tentu menjadi bahan bagi kami di daerah, untuk terus memperkuat program dan sinergi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Sabang,” ujar Nuri.
Ia menambahkan, penguatan kolaborasi ini tidak boleh terbatas pada internal tiga lembaga saja, melainkan harus terintegrasi erat dengan pemerintah daerah serta organisasi perangkat daerah (OPD) terkait demi melahirkan program yang saling menopang.
“Kita ingin setiap program tidak hanya berjalan sebagai kegiatan, tetapi benar-benar terintegrasi, terukur dan memberikan dampak bagi keluarga serta masyarakat. Karena itu, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan seluruh pihak terkait menjadi sangat penting,” katanya.
Rapat koordinasi yang digelar di Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (21/9/2026) tersebut dihadiri sekitar 1.500 peserta dari tingkat pusat hingga daerah yang mewakili 16 provinsi dan 273 kabupaten/kota di wilayah Indonesia bagian barat.
Pertemuan berskala nasional ini turut menyepakati rumusan rencana tindak lanjut, penetapan penanggung jawab, indikator ketercapaian, hingga mekanisme pemantauan program kerja ke depan.[]
