KETIKKABAR.com — Kapolda Aceh Irjen Pol. Ruddi Setiawan memaparkan berbagai langkah dan akselerasi strategis yang dijalankan oleh jajaran Kepolisian Republik Indonesia dalam menghadapi serta menangani bencana hidrometeorologi di Aceh, baik pada fase tanggap darurat maupun tahap pemulihan pascabencana.
Pemaparan tersebut disampaikan oleh Irjen Pol. Ruddi saat hadir sebagai narasumber dalam Forum Ngopi Kebangsaan yang diselenggarakan oleh Ikatan Keluarga Alumni Lemhannas (IKAL) Aceh di D’Kupi Aceh Batoh, Banda Aceh, Sabtu (12/9/2026).
Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa kehadiran Polri tidak sebatas pada fase evakuasi saat bencana terjadi, melainkan berlanjut secara berkesinambungan ke tahap rekonstruksi guna memulihkan stabilitas sosial-ekonomi serta memperkokoh ketahanan nasional.
Penerapan siklus rekonstruksi pascabencana oleh Polri dimulai dari tahapan asesmen dan pemetaan secara menyeluruh, yang mencakup identifikasi tingkat kerusakan, pemetaan kebutuhan riil di lapangan, hingga analisis potensi risiko lanjutan. Tahapan tersebut kemudian diintegrasikan dengan intervensi kemanusiaan serta layanan psikososial.
“Tentunya berbagai upaya telah kita lakukan dalam penanganan bencana, termasuk restorasi infrastruktur fisik melalui pembangunan rumah atau huntap, perbaikan fasilitas publik, pembangunan infrastruktur dasar, serta pemulihan sarana vital. Seluruh langkah ini menjadi bagian dari upaya stabilisasi sosial-ekonomi dan penguatan ketahanan nasional,” ungkap Ruddi, yang juga tercatat sebagai salah satu alumni Lemhannas P3N XXV.
Sebagai bagian nyata dari pemenuhan kebutuhan dasar warga terdampak, jajaran kepolisian juga telah merampungkan pembangunan 265 titik sumur bor untuk menjamin ketersediaan air bersih.
Angka tersebut terdistribusi melalui 261 titik dari program Kapolri serta 46 titik yang diinisiasi langsung melalui program Kapolda Aceh.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa rangkaian intervensi mandiri yang dilakukan Polri memberikan dampak strategis berlandaskan teori ketahanan nasional (Astagatra).
Dari sudut pandang keamanan, langkah tersebut memperkuat keamanan manusia (human security) sekaligus mendongkrak kepercayaan publik (public trust).
Sementara di ranah sosial budaya dan ekonomi, pemulihan infrastruktur secara cepat dan terukur terbukti efektif menjaga kohesi sosial serta mencegah kelumpuhan ekonomi lokal pascabencana.
Model penanganan komprehensif ini selaras dengan tema utama yang diangkat dalam forum tersebut, yakni “Akselerasi Rekonstruksi Aceh Pascabencana Hidrometeorologi Guna Memperkokoh Ketahanan Nasional”.
Sementara itu, Ketua DPD IKAL Aceh, Prof. Dr. Syahrizal Abbas, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya forum silaturahmi yang juga menjadi wadah strategis bagi para pemikir dan pemangku kepentingan untuk merumuskan solusi atas berbagai persoalan krusial di daerah.
Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh tersebut menambahkan bahwa DPD IKAL Aceh terus berkomitmen menjadi wadah kontribusi intelektual bagi pembangunan bangsa melalui diskursus dan gagasan konstruktif.[]
