KETIKKABAR.com — Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Republik Indonesia, Luhut Binsar Pandjaitan, membeberkan fakta mengejutkan terkait efektivitas penyaluran program perlindungan sosial.
Berdasarkan data evaluasi pemerintah, tercatat sebanyak 77,6 persen bantuan sosial (bansos) masih salah sasaran atau tidak menjangkau kelompok yang benar-benar berhak.
Temuan krusial ini mengemuka sebagai dorongan utama bagi pemerintah untuk mengakselerasi digitalisasi sistem perlindungan sosial (perlinsos) guna membenahi karut-marut data penerima manfaat di tanah air.
“Uji coba pertama (Digitalisasi Perlinsos) di Banyuwangi, kita tahu 77,6 persen itu Bansos itu off target, tidak tepat sasaran,” ujar Luhut, Kamis (10/9/2026).
Sebagai langkah mitigasi, pemerintah sebelumnya telah sukses merampungkan tahap uji coba (piloting) sistem digitalisasi perlinsos di Kabupaten Banyuwangi.
Model percontohan tersebut kini dijadikan landasan strategis untuk memperluas cakupan sistem ke 215 kabupaten/kota di Indonesia.
Dalam proses pembersihan dan pemutakhiran data terpadu ini, pemerintah turut menggandeng pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (artificial intelligence/AI) guna meminimalisasi celah kesalahan data.
Meski demikian, Luhut realistis bahwa tingkat dinamika data kependudukan yang sangat tinggi membuat target akurasi penyaluran 100 persen sulit dicapai secara mutlak.
Oleh karena itu, pemerintah mematok target ambisius untuk menekan tingkat ketidaktepatan sasaran bansos hingga berada di bawah 10 persen.
“Kita sudah ada piloting di satu kabupaten di Banyuwangi. Dan itu modal utama sekarang kita piloting sudah 215 kabupaten. Dan kami ajak juga teman-teman Polri dan TNI dan juga yang lain, masyarakat semua saja,” terangnya.[]
