KETIKKABAR.com — Pemerintah Indonesia menyiapkan langkah strategis untuk memperluas akses layanan keuangan formal bagi seluruh lapisan masyarakat melalui penyediaan rekening khusus.
Proyek ini melibatkan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) sebagai perbankan pelaksana.
Rencana besar tersebut dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto bersama sejumlah menteri di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (7/9/2026).
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk mengoptimalkan kepemilikan rekening warga negara sekaligus menjadi instrumen penyaluran berbagai program bantuan pemerintah di masa mendatang.
“Jadi pembahasan dengan Bapak Presiden terkait dengan kepemilikan rekening daripada warga negara atau masyarakat Indonesia. Tadi sudah disampaikan bahwa berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS, itu tingkat inklusi keuangan kita sudah mencapai 93,62 persen. Kemudian juga untuk literasi keuangan itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga.
Dalam penerapannya, pemerintah akan memadukan data kependudukan dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) dengan infrastruktur sistem pembayaran yang dikelola oleh Bank Indonesia (BI).
Selain itu, penguatan ekosistem transaksi juga akan didukung penuh melalui pemanfaatan standar pembayaran digital nasional, yaitu Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS. Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kita bisa mencapai seoptimal mungkin. Lebih tinggi dari yang sudah kita capai,” kata Airlangga.
Melalui integrasi ini, rekening yang dibentuk tidak hanya berfungsi sebagai tabungan perorangan, melainkan dipersiapkan secara khusus untuk mempermudah efektivitas distribusi program-program bantuan sosial maupun subsidi dari negara.
“Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” ungkap Airlangga.
Inisiatif ini digulirkan ketika tingkat inklusi keuangan nasional telah menyentuh angka 93,62 persen. Kendati demikian, tingkat literasi keuangan masyarakat masih berada pada level 63,57 persen.
Ketimpangan ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya berfokus pada perluasan akses fisik terhadap kepemilikan rekening perbankan, tetapi juga menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan pemahaman masyarakat agar produk dan layanan keuangan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam kegiatan ekonomi sehari-hari.
Ke depan, pemerintah akan terus berkoordinasi secara intensif dengan otoritas perbankan, lembaga pengawas, serta kementerian terkait guna mematangkan kesiapan infrastruktur penyaluran rekening serta pengamanan data kependudukan yang terintegrasi.[]
