KETIKKABAR.com — Kepolisian Daerah (Polda Aceh) memastikan bahwa narasi provokatif yang beredar melalui grup perpesanan WhatsApp dan mencatut nama salah satu perwira menengahnya, AKBP Zainuddin, merupakan informasi palsu atau hoaks.
Pesan yang ditulis dengan huruf kapital tersebut memuat tudingan keliru yang menyebut TNI sebagai pihak di balik kisruh politik di Aceh, serta melampirkan foto beserta nomor kontak yang diklaim milik sang perwira.
Kabid Humas Polda Aceh Kombes Pol. Joko Krisdiyanto menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah memberikan bantahan resmi terkait pencatutan identitas tersebut.
“AKBP Zainuddin telah memberikan klarifikasi kepada Paminal bahwa narasi maupun foto yang beredar tersebut tidak benar dan bukan dibuat olehnya,” kata Joko dalam keterangannya, Minggu (23/8/2026).
Berdasarkan hasil analisis kepolisian, foto yang disertakan dalam pesan tersebut diduga kuat merupakan produk rekayasa kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Indikasi tersebut terlihat jelas dari sejumlah kejanggalan pada atribut dan pakaian dinas harian (PDH) yang tidak sesuai dengan ketentuan resmi instansi.
“Foto yang digunakan merupakan produk AI. Seragamnya pun tidak sesuai dengan aturan Polri. Pada seragam PDH yang digunakan terdapat ketidaksesuaian penempatan tulisan POLRI, yang seharusnya digunakan pada seragam PDL. Selain itu, tanda pangkat yang digunakan juga tidak sesuai. Jadi, informasi tersebut dipastikan hoaks,” tegas Joko.
Menyikapi temuan ini, pihak kepolisian mengimbau masyarakat agar senantiasa meningkatkan literasi digital, tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi, serta menghindari kebiasaan menyebarluaskan konten provokatif yang berpotensi memicu keresahan publik.
“Mari bersama-sama menjaga situasi keamanan dan ketertiban di Aceh tetap kondusif dengan bijak dalam bermedia sosial. Apabila menemukan informasi yang diduga mengandung hoaks atau pencatutan nama pihak tertentu, masyarakat diharapkan melakukan konfirmasi kepada sumber resmi serta tidak mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan,” pungkasnya.[]
