KETIKKABAR.com — Video Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono yang menegur sekaligus melontarkan ancaman memindahkan pegawainya ke Papua akibat bermain gawai saat rapat viral di media sosial dan memicu gelombang kritik dari warganet.
Peristiwa ini bermula dari rekaman rapat koordinasi nasional secara daring yang beredar luas sejak Kamis (30/7/2026).
Dalam video tersebut, Sudaryono tampak memberikan arahan melalui sambungan Zoom sebelum menghentikan pembahasannya lantaran mendapati salah satu peserta rapat tidak fokus dan diduga bermain telepon genggam.
Pegawai yang bersangkutan diketahui bernama Adi Afrianto, yang menjabat sebagai Koordinator Wilayah (Korwil) BGN Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat.
“Ini ada Korwil Kabupaten Kayong Utara namanya Adi Afrianto. Saya kasih penjelasan, dia main handphone itu,” ujar Sudaryono di hadapan peserta rapat.
Tak hanya menegur, Sudaryono secara tegas meminta Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) BGN untuk segera mencatat nama pegawai tersebut dan memproses pemindahannya.
“Karo SDM, tolong dicatat Korwil Kabupaten Kayong Utara Adi Afrianto. Saya minta yang bersangkutan dipindah ke Papua segera,” tegas Sudaryono.
Dalam kesempatan yang sama, Sudaryono mengingatkan seluruh jajarannya agar mengikuti rapat secara serius. Ia meminta bagian SDM mengevaluasi peserta yang hanya hadir untuk absensi tanpa memperhatikan materi, demi memastikan kelancaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Sudaryono juga menegaskan tidak akan segan memberikan sanksi administratif hingga pemecatan bagi pegawai yang tidak disiplin.
“Tolong diberi surat teguran, surat peringatan satu. Tiga kali surat peringatan, pecat. Tolong diperhatikan. Saya tidak segan-segan. Saya tidak ada urusan sama Anda semua,” katanya.
Pernyataan tersebut dengan cepat menyebar di berbagai platform digital. Kendati penegakan disiplin tersebut dimaksudkan untuk menjaga kinerja instansi, penyebutan Papua sebagai destinasi pemindahan justru menjadi sorotan tajam publik.
Sejumlah warganet melayangkan kritik karena menilai penyebutan wilayah tersebut sebagai bentuk hukuman berpotensi membangun stigma negatif terhadap daerah di Indonesia bagian timur.
Berbagai reaksi bernada mempertanyakan mengalir deras di media sosial:
“Kenapa harus ke Papua? Kalau semua yang tidak kompeten dilempar ke Papua, kapan majunya wilayah timur?” tulis seorang warganet.
“Papua itu tanah pembuangan kah?” tulis akun lainnya.
“Papua seburuk itu kah?” tulis pengguna media sosial lainnya.
Meski sebagian pihak menilai langkah tersebut sekadar gertakan untuk menciptakan efek jera dan kedisiplinan, tidak sedikit pula yang menganggap pilihan diksi pejabat publik tersebut kurang tepat karena menyangkut marwah suatu wilayah.
Hingga berita ini ditulis, pihak Badan Gizi Nasional maupun Sudaryono secara pribadi belum memberikan keterangan lanjutan atau respons resmi terkait polemik pernyataan tersebut.
Di tengah akselerasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis pemerintah, insiden ini menjadi sorotan tersendiri mengenai urgensi kedisiplinan aparatur negara serta kehati-hatian pejabat publik dalam memilih diksi.[]
