KETIKKABAR.com — Forum Komunikasi Dewan Komisaris Bank Pembangunan Daerah Seluruh Indonesia (FKDK BPD SI) akan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) dan Seminar Nasional di Semarang, Jawa Tengah, pada 2–4 Juni 2026. Agenda tersebut menjadi momentum penting bagi para komisaris Bank Pembangunan Daerah (BPD) dari seluruh Indonesia untuk memperkuat peran pengawasan dan mendorong transformasi BPD di tengah dinamika ekonomi global yang penuh ketidakpastian.
Sekitar 80 komisaris dari berbagai BPD di Indonesia dijadwalkan hadir dalam kegiatan tersebut. Selain dihadiri jajaran komisaris, forum juga akan melibatkan direksi BPD sebagai mitra strategis dalam membahas arah pengembangan perbankan daerah ke depan.
Sekretaris Umum FKDK BPD SI, Bela Barus, mengatakan bahwa Munas akan menjadi forum konsolidasi organisasi sekaligus ruang untuk merumuskan langkah-langkah konkret menghadapi tantangan ekonomi yang berpotensi memengaruhi kinerja BPD.
“Munas akan membentuk Tim 7 dan tim formatur untuk memilih serta menguatkan kepengurusan baru, sekaligus merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi situasi ekonomi yang menantang,” ujarnya.
Tim 7 yang dibentuk dalam Munas tersebut dipimpin oleh Prof. Dr. M. Gaussyah, Komisaris Bank Aceh. Tim ini akan berperan dalam proses penguatan organisasi dan penyusunan kepengurusan FKDK BPD SI periode berikutnya.
Kegiatan Munas dan Seminar Nasional juga akan dihadiri pimpinan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta Pelaksana Tugas Ketua Umum FKDK BPD SI 2025–2026, Prof. M. Mas’ud Said, yang saat ini menjabat sebagai Komisaris Independen Bank Jatim.
Rangkaian kegiatan akan diawali dengan pidato kunci Gubernur Jawa Tengah selaku pembina Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Jawa Tengah sekaligus tuan rumah penyelenggaraan Munas.
Menurut FKDK, pertemuan para komisaris BPD kali ini berlangsung pada momentum yang tepat. Ketidakpastian ekonomi global, fluktuasi nilai tukar dolar Amerika Serikat, hingga gangguan pasokan energi dunia akibat konflik geopolitik internasional menjadi faktor yang perlu diantisipasi oleh industri perbankan daerah.
Karena itu, FKDK mengusung tema penguatan resiliensi BPD agar semakin tangguh menghadapi tekanan eksternal, namun tetap mampu bersaing dalam industri perbankan yang semakin kompetitif.
Sebagai badan penasihat dan pengawas internal BPD, para komisaris berkomitmen untuk memastikan 27 BPD yang beroperasi di berbagai daerah dapat terus memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi daerah.
“BPD harus tetap menyumbang pendapatan asli daerah yang lebih besar agar keberadaannya berdampak nyata bagi pemerintah daerah,” ujar Prof. M. Mas’ud Said dalam keterangan persnya.
Ia menegaskan bahwa FKDK akan mendorong penguatan tata kelola internal, pembenahan pola kerja yang lebih strategis, serta percepatan transformasi digital di lingkungan BPD. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan profesionalisme juga menjadi fokus utama agar BPD mampu naik kelas dan memainkan peran lebih besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Melalui Munas dan Seminar Nasional ini, FKDK berharap seluruh BPD dapat semakin adaptif terhadap perubahan, memperkuat daya saing, serta menjadi institusi keuangan yang berkelanjutan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah dan nasional. [*]
