KETIKKABAR.com – Wakapolri Komjen Pol. Prof. Dr. Dedi Prasetyo, S.H., M.Hum., M.Si., M.M. melakukan kunjungan kerja dan pertemuan dengan jajaran Presidency of State Security (PSS) Arab Saudi di Riyadh, Jumat (22/5/2026).
Pertemuan ini dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas negara terkait perlindungan jemaah serta pengamanan penyelenggaraan ibadah haji menjelang puncak musim haji 2026.
Dalam lawatan tersebut, Wakapolri disambut oleh Wakil Direktur Intelijen PSS Arab Saudi, Mayjen Abdul Hamid.
Pertemuan ini menjadi langkah strategis Satgas Haji Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI untuk mengoptimalkan pengawasan, pencegahan, serta perlindungan masyarakat dari berbagai praktik haji non-prosedural, penyalahgunaan visa, hingga modus penipuan.
Penindakan Hukum dan Pencegahan Sejauh ini, Satgas Haji dan Umrah Polri Tahun 2026 telah mencatatkan hasil penindakan yang signifikan.
Berdasarkan data Subsatgas Gakkum, Polri telah menangani 11 Laporan Polisi (LP) dan 21 Laporan Informasi (LI) dengan 13 tersangka. Kasus ini melibatkan 320 orang korban dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp10.025.000.000.
Selain penindakan, Polri juga telah melakukan langkah preventif dengan menggagalkan keberangkatan 32 WNI calon jemaah haji non-prosedural sebagai upaya melindungi masyarakat dari praktik keberangkatan ilegal.
Penguatan Koordinasi Internasional Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, S.I.K., M.T.C.P. menekankan bahwa perlindungan terhadap jemaah haji memerlukan sinergi yang kuat, baik di dalam negeri maupun di Tanah Suci.
“Polri bersama Kementerian Haji dan Umrah RI terus memperkuat pengawasan di dalam negeri untuk mencegah keberangkatan non-prosedural dan melindungi masyarakat dari praktik penipuan. Pada saat yang sama, koordinasi dengan otoritas Arab Saudi juga diperkuat agar perlindungan terhadap jemaah Indonesia dapat dilakukan secara menyeluruh,” ujar Kadiv Humas Polri.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara pengirim jemaah haji terbesar di dunia harus memastikan setiap warga negaranya mendapatkan kepastian keamanan selama menjalankan ibadah.
“Perlindungan jemaah merupakan tanggung jawab bersama. Karena itu, penguatan koordinasi dengan otoritas Arab Saudi menjadi bagian penting untuk memastikan masyarakat Indonesia dapat menjalankan ibadah dengan aman, tertib, dan sesuai ketentuan,” tegas Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir.
Melalui pertemuan ini, Polri berkomitmen untuk terus meningkatkan koordinasi internasional dan penegakan hukum guna memberikan perlindungan maksimal bagi seluruh jemaah haji Indonesia.[]
