KETIKKABAR.com – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh resmi memulai Program Pendidikan Kebanksentralan (PPK) Tahun 2026.
Langkah ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Bank Indonesia dengan enam perguruan tinggi besar di Aceh yang berlangsung di Aula FMIPA Universitas Syiah Kuala.
Enam mitra perguruan tinggi tersebut meliputi Universitas Syiah Kuala (USK), UIN Ar-Raniry Banda Aceh, Universitas Teuku Umar, Universitas Muhammadiyah Aceh, Universitas Abulyatama, dan Universitas Serambi Mekkah.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Aceh, Agus Chusaini, menjelaskan bahwa program PPK merupakan inisiatif strategis yang mengintegrasikan tiga pilar utama: pembelajaran, penelitian, dan pemberdayaan. Konsep ini dirancang agar selaras dengan prinsip Tri Dharma Perguruan Tinggi.
“Melalui Program Pendidikan Kebanksentralan, Bank Indonesia tidak hanya mendorong peningkatan literasi, tetapi juga membangun ekosistem kolaboratif antara akademisi dan praktisi dalam menghasilkan bauran kebijakan yang lebih efektif dan berdampak,” ujar Agus dalam keynote speech di hadapan 250 dosen dan mahasiswa.
Agus menambahkan, program ini merupakan bentuk penguatan dari beasiswa Bank Indonesia yang sudah ada.
Tujuannya adalah untuk meningkatkan kapasitas akademik serta mencetak sumber daya manusia (SDM) unggul yang mampu beradaptasi dengan dinamika ekonomi global.
Proyeksi Ekonomi Aceh 2026
Selain membahas kolaborasi pendidikan, Agus memaparkan prospek perekonomian Aceh pada tahun 2026 yang diprediksi akan berangsur pulih.
Momentum ini didorong oleh percepatan rehabilitasi wilayah terdampak bencana serta implementasi program prioritas pemerintah.
Menurutnya, peran kampus sangat krusial dalam mendukung stabilitas ekonomi daerah.
“Pemulihan ekonomi Aceh membutuhkan sinergi yang kuat antara seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, dunia usaha, maupun akademisi. Dalam hal ini, perguruan tinggi memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan mitra dalam menghasilkan kebijakan berbasis riset,” kata Agus.
Strategi Pengendalian Inflasi
Dalam upaya menjaga stabilitas harga, Bank Indonesia terus memperkuat sinergi dengan Pemerintah Daerah melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Fokus utamanya tetap pada strategi 4K, yakni:
- Ketersediaan pasokan.
- Keterjangkauan harga.
- Kelancaran distribusi.
- Komunikasi efektif.
BI juga mendorong percepatan pemulihan pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perdagangan, transportasi, dan industri pengolahan.
Salah satu langkah konkret yang ditempuh adalah pengembangan klaster pangan berbasis end-to-end untuk meningkatkan produktivitas dan memperkuat ketahanan pangan daerah.
Melalui kerja sama berkelanjutan dengan perguruan tinggi yang mencakup riset kolaboratif hingga penguatan kurikulum, Bank Indonesia berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Provinsi Aceh menuju visi Indonesia Emas 2045.[]
