KETIKKABAR.com – Para menteri luar negeri dari Indonesia, Mesir, Yordania, Pakistan, Arab Saudi, Qatar, Turki, dan Uni Emirat Arab mengecam keras keputusan Israel yang menetapkan wilayah pendudukan Tepi Barat sebagai “tanah negara”.
Kecaman itu disampaikan menyusul langkah Israel yang juga menyetujui prosedur pendaftaran dan penyelesaian kepemilikan tanah di wilayah pendudukan Palestina di Tepi Barat untuk pertama kalinya sejak 1967.
Menurut keterangan Kementerian Luar Negeri RI melalui platform X, Selasa (17/2), kebijakan tersebut dinilai sebagai eskalasi serius.
Langkah itu disebut bertujuan mempercepat aktivitas permukiman ilegal, perampasan tanah, serta memperkuat kendali sepihak dan kedaulatan ilegal Israel di wilayah Palestina.
Tindakan tersebut juga dianggap sebagai pelanggaran mencolok terhadap hukum internasional, khususnya Konvensi Jenewa IV dan Resolusi DK PBB 2334.
Para menteri menegaskan keputusan tersebut bertentangan dengan Opini Penasihat (Advisory Opinion) Mahkamah Internasional (ICJ).
Putusan ICJ sebelumnya menekankan ketidaksahan tindakan yang mengubah status hukum, sejarah, dan demografis wilayah Palestina, serta menegaskan larangan perolehan wilayah melalui kekerasan.
Kebijakan Israel itu dinilai memaksakan realitas hukum dan administratif baru untuk mengonsolidasikan kendali atas wilayah pendudukan.
Selain itu, langkah tersebut dianggap melemahkan Solusi Dua Negara dan mengikis prospek pembentukan negara Palestina yang merdeka, serta membahayakan perdamaian kawasan.
Para menteri juga menyerukan kepada komunitas internasional agar mengambil langkah tegas untuk menghentikan pelanggaran tersebut, melindungi hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri, serta mewujudkan negara Palestina yang merdeka berdasarkan garis perbatasan 4 Juni 1967 dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya. []
