KETIKKABAR.com – Sebuah peta baru mengungkap rencana Uni Emirat Arab (UEA) untuk membangun kompleks perumahan khusus bagi warga Palestina di dekat wilayah yang dikenal sebagai “garis kuning” di Kota Rafah, Gaza selatan.
Kawasan tersebut hingga kini masih berada di bawah kendali militer Israel meskipun perjanjian gencatan senjata mulai berlaku sejak Oktober lalu.
Kantor berita Reuters, mengutip sumber-sumber yang mengetahui rencana tersebut, melaporkan bahwa UEA tengah menyiapkan pembangunan kompleks hunian yang ditujukan untuk menampung ribuan warga Palestina yang mengungsi di Rafah. Kota ini saat ini berada di bawah kontrol militer Israel.
Reuters menyebutkan telah meninjau sebuah peta yang menunjukkan lokasi proyek yang dinamai “Kompleks Hunian Sementara UEA”.
Proyek itu direncanakan berada di dekat Rafah, kota yang sebelum mengalami kehancuran hampir total dan pengosongan penduduk akibat operasi militer Israel dihuni sekitar 250 ribu orang.
Berdasarkan peta tersebut, kompleks hunian akan dibangun berdampingan dengan “garis kuning” sebagaimana diatur dalam perjanjian gencatan senjata.
Dalam perjanjian itu, pasukan pendudukan Israel seharusnya menarik diri dari garis tersebut pada tahap kedua kesepakatan.
Namun hingga kini penarikan pasukan belum dilakukan, meskipun pemerintah Amerika Serikat telah mengumumkan bahwa tahap kedua perjanjian telah dimulai.
“Garis kuning” merupakan batas pemisah antara wilayah penempatan pasukan Israel—yang mencakup sekitar 53 persen wilayah Jalur Gaza di bagian timur—dengan wilayah di sebelah barat yang diperbolehkan untuk pergerakan warga Palestina.
Dalam konteks yang sama, Israel dinilai terus mengingkari komitmen yang tercantum dalam perjanjian gencatan senjata, baik terkait penarikan pasukan dari Jalur Gaza maupun penghentian pelanggaran di lapangan.
Aksi penembakan dan pengeboman masih berlangsung dan telah menyebabkan ratusan warga Palestina tewas serta banyak lainnya terluka.
Menanggapi peta tersebut, Reuters mengutip pernyataan seorang pejabat UEA yang mengatakan, “Abu Dhabi tetap berkomitmen untuk meningkatkan upaya kemanusiaannya guna mendukung warga Palestina di Gaza,” tanpa mengonfirmasi maupun membantah adanya rencana konkret pembangunan kompleks hunian tersebut.
Di sisi lain, sejumlah diplomat meragukan kelayakan politik proyek tersebut. Mereka menilai mayoritas warga Palestina menolak tinggal di wilayah yang berada di bawah kendali militer Israel dan memandang inisiatif UEA ini serupa dengan proposal Amerika Serikat sebelumnya untuk membangun hunian sementara bagi warga Palestina di wilayah yang dikuasai Tel Aviv.
Seorang pejabat Amerika Serikat mengatakan bahwa UEA mengoordinasikan inisiatif perumahan tersebut dengan Washington serta dengan “Dewan Perdamaian”, sebuah entitas internasional baru yang didirikan oleh Presiden AS Donald Trump.
Koordinasi juga dilakukan dengan Komite Nasional Palestina yang didukung AS dan ditugaskan mengelola Jalur Gaza. Pejabat itu menambahkan, “Upaya UEA untuk meningkatkan kehidupan warga Gaza selalu mengesankan kami.”
Amerika Serikat sebelumnya mengumumkan pada pertengahan Januari bahwa tahap kedua dari rencana Presiden Donald Trump terkait Jalur Gaza telah mulai diberlakukan, meskipun Israel sempat menuntut penundaan.
Tahap kedua tersebut mencakup pembukaan kembali sisi Palestina dari penyeberangan perbatasan Rafah dengan Mesir, penarikan tambahan pasukan Israel di dalam Jalur Gaza guna memungkinkan dimulainya proses rekonstruksi, serta sejumlah ketentuan lain, termasuk pelucutan senjata Hamas dan faksi-faksi Palestina di Gaza. []
AS Keluarkan Peringatan Darurat, Warganya Diminta Segera Tinggalkan Iran
Source: Quds News
