KETIKKABAR.com – Pemerintah Kabupaten Bireuen resmi memulai pembangunan hunian tetap (Huntap) bagi warga terdampak bencana banjir dan tanah longsor.
Pada tahap perdana, sebanyak 1.000 unit rumah mulai dibangun dengan titik pusat di Gampong Balee Panah, Kecamatan Juli.
Kepastian dimulainya proyek ini disampaikan oleh Asisten II Setdakab Bireuen, Mawardi, dalam rapat virtual penanganan bencana bersama Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, dan 18 kepala daerah se-Aceh, Rabu, 7 Januari 2026.
Mawardi menjelaskan bahwa pembangunan 1.000 unit Huntap ini didanai oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Proyek ini merupakan bagian dari rencana besar pemulihan pascabencana di Kabupaten Bireuen.
“Peletakan batu pertama tahap awal dilakukan tadi pagi di Gampong Balee Panah. Rencananya, total 1.000 unit ini akan tersebar di sejumlah titik di wilayah Bireuen,” ujar Mawardi di hadapan Wakil Gubernur.
Verifikasi Ketat Calon Penerima
Berdasarkan data Pemerintah Kabupaten Bireuen, terdapat usulan sebanyak 3.629 unit rumah yang masuk kategori rusak berat atau hilang.
Mawardi menegaskan bahwa seluruh data tersebut telah melalui proses verifikasi ketat berdasarkan kriteria by name by address.
Mengenai kendala lahan yang kerap menghambat proyek serupa, Mawardi memastikan sebagian besar calon penerima manfaat telah mengantongi legalitas tanah yang jelas.
“Dari total data yang ada, sebanyak 2.000 unit rumah sudah memiliki kepemilikan sertifikat sah berdasarkan data by name by address. Hal ini memudahkan proses percepatan pembangunan agar warga terdampak bisa segera menempati hunian yang layak,” tambahnya.
Wagub Aceh Ingatkan Mitigasi Bencana
Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memberikan apresiasi atas gerak cepat Pemkab Bireuen di Kecamatan Juli. Namun, ia memberikan catatan kritis agar pemilihan lokasi pembangunan benar-benar mengacu pada kajian mitigasi bencana yang matang.
Fadhlullah menekankan agar permukiman baru tersebut tidak dibangun di jalur rawan longsor atau bantaran sungai yang berisiko tinggi. Ia berharap Huntap ini menjadi solusi permanen bagi keselamatan warga.
“Pembangunan ini harus berbasis mitigasi. Saya meminta agar standar keamanannya benar-benar diprioritaskan. Kita bangun sekali, tapi manfaatnya untuk selamanya,” kata Fadhlullah.
Ia juga menginstruksikan percepatan eksekusi data yang telah diverifikasi dan meminta instansi terkait mendampingi warga yang belum memiliki sertifikat lahan.
“Pembangunan ini harus berbasis mitigasi. Saya meminta agar standar keamanannya benar-benar diprioritaskan. Kita bangun sekali, tapi manfaatnya untuk selamanya. Kemudian data by name by address yang sudah klir harus segera dieksekusi. Untuk yang belum memiliki sertifikat, saya instruksikan instansi terkait untuk mendampingi warga agar proses legalitas lahannya cepat selesai,” pungkasnya. []
Aksi Teritorial Yonif 117/KY: Bantu Pasang Instalasi Listrik di Aceh Tamiang
