KETIKKABAR.com – Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, melontarkan pernyataan tajam mengenai integritas para birokrat di Indonesia. Susi mengaku sepakat dengan tudingan bahwa mayoritas pejabat di republik ini memiliki mental korup atau “nyolong”.
Pernyataan tersebut disampaikan Susi menanggapi kutipan dari Yudo Sadewa, anak dari Ketua Dewan Komisioner LPS sekaligus mantan pejabat Kemenko Marves, Purbaya Yudhi Sadewa.
Sebelumnya, Yudo melontarkan kritik keras terhadap praktik birokrasi di tanah air saat melakukan live streaming bersama YouTuber Bigmo.
“Hampir semua pejabat korupsi, hampir. 80 persen pejabat itu pasti korupsi. Maling semua itu di sini tuh,” kata Yudo seperti dikutip pada Selasa, 23 Desember 2025.
Susi Pudjiastuti, yang pernah menjabat sebagai menteri di kabinet Kerja (2014–2019), mengamini pernyataan tersebut. Melalui media sosialnya, pengusaha perikanan asal Pangandaran ini bahkan menyebut angka tersebut bisa jadi lebih tinggi.
“Bener banget bahkan mungkin lebih,” balas Susi sambil membubuhkan emotikon tertawa pada Rabu, 23 Desember 2025.
Sentil Praktik Mark Up Anggaran
Tak hanya soal persentase pejabat korup, Susi juga menyoroti kebocoran anggaran negara. Hal ini ia sampaikan saat merespons peringatan Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta jajaran menterinya agar tidak mencoba-coba melakukan penggelembungan atau mark up anggaran.
Lewat unggahannya di platform X, Susi menjelaskan kepada Presiden Prabowo mengenai modus yang kerap dilakukan oknum pejabat. Ia menyebut penggelembungan anggaran biasanya mencapai minimal 50 persen dari nilai asli.
“Pak Presiden @prabowo pasti tahu hampir semua Pengadaan pemerintah (apapun barang maupun proyek) mark up nya minimal 50 persen bahkan katanya 10 tahun terakhir mulai barang yang sebenarnya hanya 10 persen saja,” tuturnya.
Jadi Sorotan Netizen
Komentar blak-blakan Susi Pudjiastuti ini segera memicu reaksi luas dari netizen. Banyak warganet yang memberikan dukungan dan menilai bahwa sikap jujur serta berani itulah yang membuat sosoknya tidak lagi masuk dalam jajaran kabinet pada periode-periode berikutnya.
Selama menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama pemerintahan Joko Widodo, Susi dikenal dengan kebijakan yang tegas, termasuk penenggelaman kapal pencuri ikan dan aturan yang dinilai pro terhadap nelayan kecil. Namun, namanya tidak lagi muncul di kabinet periode kedua Jokowi maupun pemerintahan setelahnya. []
