KETIKKABAR.com – Langkah cepat Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf (Mualem), akhirnya membuahkan hasil.
Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) resmi menyetujui permintaan pembebasan penggunaan barcode BBM bersubsidi di seluruh wilayah Aceh yang sedang dilanda bencana besar.
Permintaan itu disampaikan Mualem melalui surat Nomor 500/10/18536 tertanggal 28 November 2025.
Dalam surat tersebut, ia meminta keringanan pengisian BBM bersubsidi dan pembebasan kewajiban barcode, mengingat bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh telah melumpuhkan listrik, jaringan internet, serta memutus akses jalan akibat longsor dan rusaknya jembatan.
BPH Migas merespons cepat. Melalui surat balasan Nomor T631-MG.05/BPH/2025, lembaga tersebut menyatakan menyetujui seluruh permintaan Gubernur Aceh.
Persetujuan itu mencakup pengisian JBT (Minyak Solar) dan JBKP (Pertalite) secara manual tanpa barcode bagi kendaraan dinas pemerintah maupun kebutuhan penanganan bencana.
Dalam suratnya, BPH Migas menegaskan kebijakan khusus ini diterapkan untuk mendukung penanganan darurat di wilayah bencana.
Seluruh SPBU di kabupaten dan kota yang ditetapkan sebagai daerah tanggap darurat diizinkan melayani pembelian solar dan Pertalite secara manual sejak 28 November hingga 11 Desember 2025, sesuai Keputusan Gubernur Aceh.
BPH Migas juga meminta PT Pertamina (Persero) dan PT Pertamina Patra Niaga sebagai pelaksana penugasan untuk menerapkan kebijakan tersebut secara efektif di lapangan.
Kebijakan darurat ini diharapkan memperlancar distribusi logistik, mobilisasi alat berat, serta pergerakan tim penanganan bencana yang sebelumnya terhambat akibat padamnya jaringan dan terbatasnya akses menuju wilayah terdampak.[]
Puluhan Warga Laporkan Kehilangan Kontak Keluarga ke Posko Tanggap Darurat Aceh
