KETIKKABAR.com – Dari balik layar ruang rapat Komisi Percepatan Reformasi Polri, muncul pertanyaan yang mengguncang: apakah para petinggi Polri yang kini menduduki kursi reformasi benar-benar dapat memimpin perubahan?
Sri Radjasa Chandra, seorang pengamat politik yang juga mantan anggota Badan Intelijen Negara (BIN), tak ragu mengungkapkan keraguannya.
Dalam sebuah diskusi yang mengundang perhatian banyak pihak, Sri Radjasa menilai bahwa kehadiran para mantan petinggi Polri dalam tim tersebut justru membuka sebuah paradoks besar: mereka lah yang selama ini memegang kendali di tubuh kepolisian, dan mereka juga yang kini diminta untuk merombaknya.
Ada lima nama besar yang beredar dalam daftar anggota komisi tersebut: Jenderal (Purn) Tito Karnavian, yang pernah menjabat Kapolri pada 2016-2019; Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Kapolri yang kini sedang menjabat; Jenderal (Purn) Badrodin Haiti, Kapolri di periode 2015-2016; Jenderal (Purn) Idham Azis, Kapolri 2019-2021; dan terakhir, Jenderal (HOR) (Purn) Ahmad Dofiri, yang menjabat Wakapolri untuk periode 2024-2025.
Bagi Sri Radjasa, kehadiran mereka di tim reformasi justru menambah kontroversi, bukan solusi.
“Dari terbentuknya tim reformasi Polri saja kita sudah melihat, mereka adalah pelaku yang membuat polisi akhirnya harus direformasi,” ujarnya dengan tegas dalam sebuah podcast yang tayang di kanal YouTube Forum Keadilan TV pada 19 November 2025.
Reformasi yang Tak Sepenuh Hati?
Sri Radjasa mengingatkan bahwa sebagian besar reformasi yang terjadi selama ini, termasuk pembentukan Satgas Merah Putih yang ia analogikan sebagai SAVAK (Polisi Rahasia), justru menjadi penyebab utama mengapa publik merasa polisi perlu direformasi.
“Mereka yang membuat reformasi, mereka juga yang membentuk Satgas Merah Putih. Itu cikal bakal kenapa polisi harus direformasi,” jelasnya.
Kritik tajam ini menyiratkan bahwa jika para petinggi Polri yang pernah memimpin institusi ini kini diberi posisi strategis dalam reformasi, maka keberhasilan reformasi itu sendiri patut dipertanyakan.
“Kondisi ini seperti reformasi setengah hati,” tambahnya.
Ia menilai, dengan melibatkan mereka yang pernah terlibat dalam struktur kekuasaan Polri, reformasi yang dijanjikan menjadi terasa ambigu dan tidak sepenuhnya ikhlas.
Ketegangan di Balik Audiensi
Salah satu momen yang menyoroti ketegangan dalam reformasi ini adalah audiensi yang digelar pada 19 November 2025 di STIK-PTIK, Jakarta Selatan.
Audiensi yang dihadiri oleh sejumlah tokoh, termasuk Roy Suryo dan kawan-kawan, berakhir dengan aksi walkout yang tak terduga.
Sri Radjasa menjelaskan bahwa sebelum audiensi itu digelar, Refly Harun, yang juga terlibat, sempat mengusulkan pertemuan terpisah dengan tokoh-tokoh penting seperti Jimly Asshiddiqie, Mahfud MD, dan Yusril Ihza Mahendra.
Namun, sebelum rencana itu terlaksana, Ahmad Dofiri justru mengundang mereka untuk bertemu di PTIK, sebuah lokasi yang dianggapnya kurang adil.
“Di PTIK, ada intervensi dari para petinggi Polri yang hadir di tim reformasi. Mereka menekan Jimly untuk tidak menghadirkan Roy Suryo cs dengan alasan mereka sudah menjadi tersangka,” ujar Sri Radjasa dengan nada serius.
“Ini ada tekanan, terutama dengan kehadiran Tito Karnavian dan Sigit Prabowo. Jadi, semacam ada kekhawatiran dari pihak mereka,” tambahnya.
Tentu saja, kejadian ini menambah ketegangan di kalangan publik, yang semakin meragukan niat reformasi Polri yang sesungguhnya.
Ketika para petinggi Polri yang terlibat dalam reformasi seolah menunjukkan sikap tidak transparan, sulit bagi publik untuk percaya bahwa perubahan itu dilakukan dengan tulus dan sepenuh hati.
Di Persimpangan Reformasi
Sri Radjasa menutup komentarnya dengan sebuah pandangan kritis.
“Dari awal, kehadiran mereka di tim reformasi sudah tanda tanya besar. Bukan hanya kami, tapi juga publik bertanya, ‘Kenapa seperti ini?’
Kata-kata ini seakan menggambarkan betapa reformasi yang dimaksudkan untuk memperbaiki Polri malah terkesan seperti sebuah proyek setengah hati, terperangkap dalam ketidakpastian dan ketakutan akan perubahan sejati.[]
Ketegangan Politik Jokowi dan PDIP: PSI Tegaskan Dukungan, PDIP Jaga Jarak
