KETIKKABAR.com – Pemerintah Kabupaten Bireuen, melalui Dinas Sosial, terus berupaya untuk meningkatkan akurasi data kesejahteraan sosial demi memperkuat penyaluran bantuan yang berbasis pada Satu Data Terpadu (DTKS).
Dalam rangkaian kegiatan peningkatan kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), yang dilaksanakan di Aula Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, hal ini kembali ditegaskan oleh pejabat setempat.
Acara tersebut, yang berlangsung dengan penuh semangat, menjadi titik tolak penting dalam memperkuat peran PSM di wilayah tersebut.
Dalam arahannya, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, S.E., M.M., menegaskan bahwa PSM yang tergabung dalam Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat (IPSM) adalah ujung tombak dalam pendataan sosial yang dilakukan hingga tingkat gampong, kecamatan, dan kabupaten.
Seperti akar yang menancap dalam tanah, akurasi data adalah fondasi utama yang akan menopang ketepatan sasaran bantuan sosial.
Tanpa data yang valid, bantuan sosial bisa jadi tidak tepat sasaran, bahkan dapat menjadi bumerang bagi masyarakat yang membutuhkan.
“Akurasi data adalah pondasi ketepatan sasaran bantuan sosial. PSM memegang peran strategis dalam memastikan setiap bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujar Chaidir dengan tegas, menggema di aula yang penuh perhatian.
Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Bireuen, Dr. Alfian, M.Pd, turut memberikan penekanan pada pentingnya koordinasi lintas sektor untuk memperbaiki kualitas DTKS.
Sebagaimana sebuah jaringan yang saling terhubung, kerja sama antara PSM, aparatur gampong, kecamatan, pendamping program, dan pemerintah daerah harus diperkuat.
Hanya dengan kolaborasi yang kokoh, ketidaksesuaian data di lapangan dapat diminimalisir, sehingga kualitas data akan semakin terjaga dan lebih akurat.
Untuk memastikan kelancaran alur data, Dinas Sosial Bireuen juga meminta kepada seluruh PSM untuk secara rutin melaporkan setiap kegiatan yang berkaitan dengan pendataan, verifikasi, validasi, dan pemutakhiran data.
Melalui pelaporan yang sistematis dan terstruktur, sinkronisasi data hingga ke tingkat provinsi dan pusat dapat lebih mudah tercapai.
Chaidir kembali menekankan pentingnya koordinasi, terlebih jika ada kegiatan tingkat kabupaten seperti sosialisasi, bimbingan teknis, atau konsultasi publik terkait DTKS.
“Koordinasi yang kuat akan menghindari tumpang tindih data dan mempercepat perbaikan kualitas data sosial Aceh,” tegasnya.
Di sinilah pentingnya penguatan kerja sama yang tidak hanya melibatkan satu pihak, melainkan seluruh elemen yang terlibat dalam pengelolaan data sosial.
Selain itu, dalam rangka mendukung kelancaran program, Dinas Sosial Bireuen didorong untuk segera melaksanakan musyawarah pemilihan Ketua IPSM Kabupaten, setelah masa kepengurusan sebelumnya berakhir.
Pembentukan dan revitalisasi kepengurusan IPSM tingkat kecamatan juga menjadi langkah strategis untuk memastikan bahwa struktur organisasi di tingkat bawah tetap aktif dan mendukung upaya pemutakhiran data secara berkelanjutan.
Chaidir juga menambahkan bahwa pembaruan database PSM Kabupaten Bireuen adalah langkah penting dalam memperkuat peran PSM sebagai pengelola dan pelaksana pemutakhiran data DTKS di lapangan.
“Dengan memperkuat PSM melalui organisasi IPSM Kabupaten Bireuen, kita ingin memastikan seluruh kebijakan dan bantuan sosial benar-benar berbasis Satu Data Terpadu dan tepat sasaran. Data yang baik akan melahirkan kebijakan yang baik,” tutup Chaidir.[]
Mengasah Pena Digital: Dinas Sosial Aceh Gelar Pelatihan Jurnalistik untuk PNS Milenial
