KETIKKABAR.com – Wakil Gubernur Aceh, H. Fadhlullah, memimpin rapat khusus percepatan pembangunan jalan tol seksi 1 Padang Tiji–Seulimeum.
Rapat yang dihadiri Kapolda Aceh, Irjen Marzuki Alibasyah, ini membahas kendala utama, yaitu permasalahan ganti rugi tanam tumbuh milik masyarakat di sepanjang trase tol.
Rapat yang digelar di Kantor Gubernur Aceh, Kamis (30/10), mengungkap bahwa sebagian masyarakat menolak hasil penilaian ganti rugi karena menduga terjadi kelalaian pada tahap awal pendataan.
Perwakilan masyarakat menyampaikan bahwa masalah bermula ketika pihak pelaksana proyek, PT Adi Karya, sudah melakukan pembersihan lahan menggunakan alat berat sebelum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Pidie sempat melakukan pendataan resmi jumlah tanaman.
Meskipun PT Adi Karya disebut sempat mendokumentasikan tanaman yang dibabat, data tersebut tidak tercantum dalam hasil pendataan resmi yang dilakukan BPN dan Satgas A untuk diserahkan kepada Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP).
“Akibat tidak adanya komunikasi antara pihak pelaksana dan BPN, data tanaman yang sudah lebih dulu dibabat tidak masuk dalam daftar penilaian. Ini yang menimbulkan keberatan di masyarakat karena dinilai merugikan mereka,” ungkap salah seorang perwakilan masyarakat dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Aceh menegaskan bahwa pemerintah Aceh akan memastikan seluruh proses penilaian dilakukan secara transparan dan adil. Ia meminta agar data tanam tumbuh di lapangan diperbarui dan dikaji ulang untuk menghindari kesalahan penilaian.
“Kami akan memanggil langsung pihak KJPP agar segera hadir ke Aceh untuk melakukan klarifikasi dan verifikasi ulang bersama tim Satgas B dan panitia pengadaan tanah. Kita ingin semua pihak duduk bersama dan memastikan data yang digunakan akurat dan tidak merugikan masyarakat. dengan demikian pembangunan jalan bisa segara dituntaskan dan bisa segera dinikmati masyarakat,” ujar Wagub.
Wagub juga menekankan pentingnya penyelesaian masalah ini secepat mungkin agar tidak menghambat target operasional jalan tol tersebut.
“Proyek ini sangat penting untuk konektivitas dan pertumbuhan ekonomi Aceh. Namun, hak masyarakat juga harus dipenuhi dengan cara yang transparan dan sesuai aturan,” ujar Fadhlullah.
Pertemuan tersebut turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda Aceh, Forkopimda Pidie, perwakilan Kementerian dan lembaga terkait, serta para keuchik dari desa di Kecamatan Padang Tiji yang dilintasi proyek tol. []
Mantan Bupati Dharmasraya Adi Gunawan Klarifikasi Video Viral Penggerebekan di Padang
