KETIKKABAR.com – KPK menemukan adanya praktik Pertambangan Tanpa Izin (PETI) yang merajalela, bahkan terdeteksi beroperasi di dekat kawasan Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB). Tambang ilegal tersebut disebut memproduksi emas dalam jumlah fantastis.
Ketua Satgas Pencegahan Wilayah V KPK, Dian Patria, mengungkapkan bahwa tambang emas ilegal di Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat, itu mampu memproduksi hingga 3 kilogram (kg) emas per hari, atau setara 3.000 gram.
“Ini adanya di Lombok, Dusun Lendek Bare, Sekotong, Lombok Barat. Ini tambang ilegal ini, tambang emas, 3 kg satu hari,” jelasnya dalam acara Minerba Convex 2025 di JCC, dikutip Jumat (17/10/2025).
KPK menemukan keberadaan tambang tersebut pada 4 Oktober 2024 lalu. Namun, Dian Patria menyebut bahwa upaya penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal ini menghadapi tantangan yang sangat besar.
“Dan kami lihat langsung kami berkoordinasi dengan Ditjen Gakkum. Tapi tidak mudah menegakkan hukum di sini. Sangat tidak mudah dan yang seperti ini banyak,” tambahnya, seraya mengindikasikan bahwa terdapat banyak tambang ilegal yang skalanya lebih besar lagi.
Di sisi lain, Direktur Jenderal Penegakan Hukum (Dirjen Gakkum) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rilke Jeffri Huwae, mengakui bahwa penindakan tambang ilegal sering kali terkendala masalah “bekingan” dari pihak tertentu.
Namun, ia menegaskan bahwa fokus utama Kementerian ESDM adalah menangani persoalan dari sisi administrasi.
“Kementerian ESDM berurusan dengan personel administratif. Jadi kalau ada hal-hal yang terkait dengan personel administratif, kita lakukan pembenahan, penataan tanpa mempertimbangkan beking,” ujar Rilke di sela acara yang sama.
Rilke menambahkan, saat ini penanganan fenomena tambang ilegal lebih banyak dilakukan melalui mitigasi dan pembenahan administrasi. Ia mencontohkan Bangka Belitung sebagai wilayah yang berhasil menjalin kerja sama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dalam menindak pertambangan ilegal.
Pihak-pihak terkait berharap dukungan positif dari masyarakat dapat membantu penanganan tambang ilegal berjalan lebih efektif dan sesuai aturan. []
Kejagung Terima Pengembalian Uang Rp10 Miliar di Kasus Korupsi Chromebook
