KETIKKABAR.com – Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, mengonfirmasi keputusan pemerintahannya untuk melakukan pendudukan penuh atas Jalur Gaza.
Langkah ini diambil untuk membebaskan Gaza dari apa yang disebutnya sebagai “tirani teroris Hamas” dan juga sebagai bagian dari operasi pencarian sandera.
Dalam sebuah pidato yang diunggah di platform X pada Selasa (5/8/2025), Netanyahu mengklaim bahwa banyak warga Gaza justru menginginkan kehadiran Israel.
“Banyak warga Gaza datang kepada kami dan mereka berkata, ‘Bantu kami bebas. Bantu kami bebas dari Hamas.’ Dan itulah yang akan kami lakukan,” ujarnya.
Pernyataan Netanyahu ini muncul di tengah laporan adanya ketegangan antara dirinya dan Kepala Staf Israel, Letnan Jenderal Eyal Zamir, terkait strategi perang di Gaza.
Kantor Perdana Menteri bahkan mengeluarkan pesan keras yang menyebut jika Zamir tidak setuju dengan keputusan tersebut, ia harus mengundurkan diri.
Langkah ini diyakini merujuk pada dokumen yang pernah dipresentasikan pada akhir tahun 2023, berjudul “Program Keamanan dan Pemulihan Gaza, Bagaimana Seharusnya Hari Setelahnya?”.
Dokumen tersebut menguraikan rencana rekonstruksi ekonomi dan pembangunan infrastruktur, serta “proses de-Nazifikasi” untuk mencabut ideologi Hamas.
Namun, dokumen ini secara tegas mengecualikan kedaulatan Palestina, keterlibatan Otoritas Palestina (PA), dan badan PBB UNRWA dalam distribusi bantuan.
Keputusan Netanyahu ini bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sa’ar, yang sebelumnya menegaskan bahwa Israel tidak berencana menguasai Gaza secara permanen.
Netanyahu juga merujuk pada usulan Presiden AS Donald Trump untuk memukimkan kembali penduduk Gaza di negara lain.
“Kami (akan) melaksanakan rencana Trump. Itu adalah rencana yang baik. Penduduk Gaza yang ingin pergi, boleh pergi,” katanya.
Rencana pemindahan paksa ini memicu kecaman luas dari berbagai negara dan kelompok kemanusiaan internasional, yang menilai tindakan tersebut melanggar hukum internasional.
Visi Trump sebelumnya untuk Gaza adalah mengubah wilayah tersebut menjadi “Riviera Timur Tengah” dengan hotel-hotel mewah dan pusat perbelanjaan.[]
Saudi dan Yordania Kecam Keras Kunjungan Menteri Israel ke Masjid Al-Aqsa
