KETIKKABAR.com – Keputusan Presiden Prabowo Subianto memberikan abolisi kepada mantan Menteri Perdagangan, Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), dan amnesti kepada Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, dinilai langkah tepat untuk menjaga stabilitas politik nasional.
Pengamat komunikasi politik Universitas Esa Unggul, M. Jamiluddin Ritonga, menilai keputusan tersebut mencerminkan semangat persatuan yang diusung Presiden Prabowo demi memperkuat pembangunan di berbagai bidang.
“Prabowo tentunya ingin menjaga stabilitas politik. Hanya dengan stabilitas politik pembangunan di segala bidang dapat dilakukan maksimal,” kata Jamiluddin kepada RMOL, Sabtu, 2 Agustus 2025.
Menurutnya, pemberian abolisi dan amnesti itu selaras dengan gaya politik Prabowo yang mengedepankan pendekatan merangkul semua pihak.
“Pola pikir demikian yang membawa Prabowo menganut politik akomodatif. Baginya, mengakomodir berbagai kepentingan elemen bangsa akan menjaga stabilitas politik sebagai modal pembangunan,” ujarnya.
Diketahui, pemberian abolisi untuk Tom Lembong tertuang dalam Surat Presiden (Surpres) R43/Pres/30 Juli 2025, sementara amnesti untuk Hasto Kristiyanto tercatat dalam Surpres Nomor 42/Pres/07/2025 pada tanggal yang sama.[]
Arief Poyuono: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto, Bentuk Keadilan untuk Korban Kriminalisasi
