Nasional

Prabowo Resmikan 80 Ribu Koperasi Desa Merah Putih, Tekan Dominasi Tengkulak

KETIKKABAR.com  – Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program nasional Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) atau Kopdes Merah Putih, Senin (21/7/2025). Peresmian ini menandai terbentuknya 80.081 koperasi desa/kelurahan di seluruh Indonesia.

Acara peluncuran dipusatkan di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dihadiri langsung oleh sejumlah tokoh nasional dan kepala daerah.

Sejumlah 38 gubernur serta 514 bupati dan wali kota mengikuti acara tersebut secara hybrid—sebagian hadir langsung di Klaten, sisanya lewat sambungan virtual dari daerah masing-masing.

Salah satu kepala daerah yang mengikuti secara virtual adalah Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dari Desa Hambalang, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor.

Dalam laporannya kepada Prabowo, Dedi menyebut Jawa Barat memiliki 5.957 desa/kelurahan dan penduduk mencapai 54 juta jiwa. Menurutnya, seluruh wilayah tersebut kini telah memiliki koperasi aktif yang pembiayaannya lunas berkat kolaborasi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan desa.

Dalam pidatonya, Dedi menyampaikan respons positif masyarakat terhadap peluncuran Kopdes Merah Putih. Beberapa hal yang paling diapresiasi masyarakat, menurutnya, adalah:

  • Kepastian harga LPG

  • Kepastian harga pupuk

  • Kepastian harga minyak goreng, beras, dan kebutuhan pokok

  • Akses layanan kesehatan, termasuk harapan kehadiran dokter spesialis

“Respons masyarakat sangat baik, terutama terkait harga kebutuhan pokok dan layanan kesehatan,” kata Dedi, dikutip dari YouTube KompasTV.

BACA JUGA:
Terima Delegasi PBB, Wakapolri Tegaskan Keamanan Personel Misi Perdamaian Dunia Jadi Prioritas Utama

Tak hanya serius, Dedi juga melontarkan kelakar tentang singkatan KDMP yang menurutnya mirip dengan inisial namanya: KDM (Kang Dedi Mulyadi).

“Terima kasih pak, karena KDM di Jawa Barat sudah populer, sekarang ditambah huruf ‘P’, jadi tambah Pak Prabowo,” ucap Dedi, disambut tawa para hadirin.

Tak berhenti di situ, Dedi juga melempar candaan lainnya kepada Presiden Prabowo.

“Pak Presiden, cuma satu yang tidak ada di koperasi pak,” kata Dedi.

“Apa itu?” tanya Prabowo.

“Itu cari jodoh, pak,” sahut Dedi disambut tawa.

Prabowo pun menjawab santai dengan gurauan khasnya, “Awas kau.”

Acara peresmian di Klaten turut dihadiri tokoh-tokoh nasional, antara lain:

  • Ketua DPR RI, Puan Maharani

  • Wakil Ketua MPR RI, Bambang Pacul

  • Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin

  • Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Soeharto

  • Menko Pangan, Zulkifli Hasan (Ketua Satgas Kopdes)

  • Menteri BUMN, Erick Thohir

  • Menteri Keuangan, Sri Mulyani

  • Menteri Koperasi, Budi Arie Setiadi

  • Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia

  • Jaksa Agung, ST Burhanuddin

  • Panglima TNI, Agus Subiyanto

  • Kapolri, Listyo Sigit Prabowo

  • Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi

  • Chairul Tanjung, pengusaha nasional dan mantan Menko Perekonomian

BACA JUGA:
Pemerintah Pastikan Impor Minyak dari Rusia, Bahlil: Upaya Diversifikasi dan Amankan Stok Nasional

Prabowo menegaskan bahwa koperasi merupakan alat ekonomi rakyat kecil, bukan milik para pemodal besar. Ia mengibaratkan koperasi seperti lidi, yang bila dikumpulkan menjadi kekuatan besar.

“Satu lidi tidak berarti. Tapi jika digabung, menjadi alat yang kuat. Ini adalah konsep gotong royong,” jelas Prabowo.

Mantan Ketum HKTI ini menuturkan, pengalamannya selama puluhan tahun memperlihatkan betapa sulitnya kehidupan petani karena:

  • Tidak adanya fasilitas distribusi

  • Kelangkaan pupuk subsidi

  • Permainan harga oleh tengkulak

  • Ketergantungan pada rentenir

Ia menegaskan, pola ini harus segera dihentikan. “Ini sudah berlangsung ratusan tahun. Kita harus potong,” tegas Prabowo.

Ia juga menyinggung pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, terutama soal ekonomi kerakyatan dan penguasaan negara atas cabang produksi penting.

“Ada yang bandel-bandel, tapi kita tertibkan dengan UUD 1945,” ujarnya.

Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) digagas Prabowo sebagai upaya:

  • Memperkuat ekonomi desa

  • Meningkatkan nilai tukar petani

  • Menekan inflasi

  • Mewujudkan ketahanan pangan

  • Membuka lapangan kerja baru

  • Meningkatkan inklusi keuangan

Program ini diharapkan mampu memutus rantai ketergantungan petani dan masyarakat desa terhadap tengkulak dan sistem ekonomi yang tidak adil.[]

TERKAIT LAINNYA