KETIKKABAR.com – Seorang kepala puskesmas di Polewali Mandar, Sulawesi Barat, berinisial J, menjadi korban dugaan salah tangkap dan penganiayaan oleh aparat kepolisian saat terjadi bentrokan dalam eksekusi lahan di Dusun Palludai, Desa Katumbangan Lemo, Kecamatan Campalagian, Rabu (3/7/2025).
J yang tengah berkunjung ke rumah mertuanya, yang letaknya berdekatan dengan lokasi sengketa, mendadak menjadi korban kekerasan dalam kerusuhan yang berlangsung antara warga dan aparat. Padahal, rumah tersebut bukan bagian dari objek konflik lahan.
“Tiba-tiba aparat mendobrak pintu rumah, menyeret J keluar, dan memukulinya. Padahal ia tak ikut aksi apa-apa. Murni salah tangkap,” ujar salah satu anggota keluarga, geram.
Korban mengalami luka serius di bagian kepala, diduga akibat pukulan benda tumpul. Ia bahkan dikabarkan mengalami pendarahan otak dan kini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit.
Baca juga: Gila! WNA China Curi Mobil Polisi Saat Ditangani Kecelakaan, Lalu Tabrak Tiang
Namun, berbeda dengan kesaksian pihak keluarga, Kapolres Polewali Mandar AKBP Anjar Purwoko membantah tuduhan salah tangkap. Menurutnya, J diamankan karena terlihat berada di depan kerumunan massa saat situasi memanas.
“Tidak benar bahwa itu salah tangkap. Yang bersangkutan hanya diamankan karena berada di depan massa,” kata Anjar dalam keterangan resmi.
Pernyataan ini justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan publik. Pasalnya, keberadaan seseorang di lokasi kejadian bukan serta-merta menjadi alasan untuk ditangkap, apalagi dianiaya.
Peristiwa ini pun memicu gelombang kecaman dari berbagai elemen masyarakat, terutama pegiat hak asasi manusia dan organisasi profesi kesehatan. Mereka menuntut pengusutan tuntas dan akuntabilitas aparat yang terlibat.
“Ini bukan hanya soal salah tangkap. Ini soal penggunaan kekuatan yang brutal tanpa dasar hukum yang jelas terhadap warga sipil,” ujar salah satu aktivis lokal.
Netizen pun turut menyuarakan keprihatinan mereka melalui media sosial dengan tagar #KeadilanUntukJ, menuntut transparansi penyelidikan dan pemulihan hak korban.[]
