KETIKKABAR.com – Jagat media sosial mendadak memanas usai pernyataan Dedy Nur Palakka, politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memenuhi syarat sebagai nabi. Kalimat itu membuat gaduh ruang publik dan memancing kemarahan banyak pihak.
Pernyataan tersebut dilontarkan Dedy melalui akun X (dulu Twitter), dan sontak viral. Reaksinya keras—dari tudingan penistaan agama hingga desakan agar ia minta maaf secara terbuka. Bahkan, internal PSI sendiri turun tangan.
Baca juga: “Nabi Jokowi?” MUI: Itu Pernyataan Orang Tak Waras!
Dewan Pimpinan Wilayah PSI Bali secara resmi menegur Dedy. Mereka menilai pernyataannya sensitif dan berpotensi memicu keresahan, apalagi di tengah keragaman keyakinan yang dijaga ketat di Indonesia.
Namun Dedy tidak tinggal diam. Melalui klarifikasi panjang di akun X-nya, ia menyebut pernyataannya bukan dalam konteks teologis, melainkan metafora filosofis.
“Jokowi bukan nabi dalam pengertian wahyu, tetapi dalam pengertian sosial: penunjuk jalan dalam krisis politik dan moral publik. Itu pandangan pribadi saya sebagai warga negara,” tulisnya.
Ia menambahkan bahwa dalam kajian filsafat dan budaya modern, istilah nabi kerap digunakan secara simbolik. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Buddha, Marx, hingga Slavoj Zizek sering disebut “nabi akal budi”, “nabi revolusi”, atau “nabi kesadaran”.
“Saya mengadopsi kerangka itu. Ini bukan soal iman, ini soal kritik budaya,” tulisnya lagi.
Dedy menegaskan dirinya bukan penyembah tokoh mana pun.
“Saya mengagumi, bukan menyembah. Saya mengkritisi, bukan memitoskan,” tegasnya, menyindir pihak-pihak yang menurutnya terlalu cepat menghakimi.
Ia juga menyinggung adanya standar ganda dalam diskursus publik: menyebut Jokowi sebagai nabi dipersoalkan, tapi menyamakannya dengan diktator macam Fir’aun dianggap sah-sah saja sebagai kritik.
“Jika menyebut Jokowi ‘nabi’ dikecam, tapi menyebutnya ‘Fir’aun’ dianggap biasa, maka kita sedang mengalami keruntuhan moral estetik,” tulisnya.
Baca juga: Badai Kritik Mengguncang! Dedy Nur Palakka Minta Maaf
Dedy menolak untuk langsung meminta maaf tanpa kejelasan pelanggaran hukum.
“Sebelum minta maaf atas sesuatu, mari kita pastikan dulu: apakah saya melanggar hukum? Apakah saya menyerang agama? Atau hanya menggunakan metafora untuk mengapresiasi kepemimpinan Jokowi?”
Ia mengajak masyarakat untuk membuka ruang berpikir. Menurutnya, demokrasi tumbuh bukan dari keseragaman, tapi dari diskusi yang sehat even ketika memantik kontroversi.
“Saya hanya ingin mengajak publik untuk berpikir, merefleksikan kepemimpinan, dan merawat kewarasan dalam berbangsa. Jika ada yang terusik, mari berdialog. Tapi jangan larang orang berpikir,” pungkasnya.[]
