KETIKKABAR.com – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Fahri Hamzah, menegaskan bahwa rumah tidak boleh hanya dilihat sebagai tempat tinggal semata, melainkan harus menjadi pondasi ekonomi keluarga. Hal ini disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja ke Aceh, Kamis (19/6/2025).
Dalam pertemuan dengan jajaran Pemerintah Aceh di Ruang Potensi Daerah Kantor Gubernur Aceh, Fahri membahas berbagai persoalan dan peluang dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, termasuk program rumah layak huni bagi masyarakat miskin dan mantan kombatan.
“Kami ingin rumah menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi nasional. Maka penting bagi daerah memastikan rakyat punya tanah dan tempat tinggal yang layak,” ujar Fahri.
Asisten III Sekda Aceh, Muhammad Diwarsyah, mengungkapkan bahwa kendati proyek perumahan korban tsunami telah selesai dengan membangun 140 ribu unit rumah senilai lebih dari US$6,7 miliar, kebutuhan rumah layak di Aceh belum terpenuhi.
“Tahun ini hanya bisa dibangun 2.000 unit dari target 3.000 rumah, karena keterbatasan anggaran,” katanya.
Kebutuhan paling mendesak, lanjut Diwarsyah, datang dari lebih dari 1.500 eks kombatan yang belum memiliki rumah. Data mereka telah tercatat dan diverifikasi.
Baca juga: PCNU Aceh Besar Dilantik, Bupati Lantang Soroti Rentenir hingga Pertunangan Gaya Walimah
Sementara itu, Kadis Perkim Aceh Aznal Zahri menjelaskan bahwa sejak 2008 hingga 2024, Pemerintah Aceh telah membangun 39.685 rumah layak huni di seluruh kabupaten/kota dengan total anggaran Rp3,1 triliun.
“Penerima manfaat meliputi fakir miskin, penyandang disabilitas, anak yatim dan piatu. Tahun ini, dialokasikan 2.000 unit rumah dengan anggaran Rp204 miliar,” jelas Aznal.
Pemerintah Aceh mengusulkan kepada pusat pembangunan 100.000 unit rumah baru sebagai bagian dari strategi pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Menanggapi hal ini, Fahri menyatakan kesiapan pemerintah pusat untuk mendukung usulan daerah. Ia mengungkapkan bahwa tahun ini, pemerintah pusat menaikkan target nasional renovasi rumah dari sebelumnya 140 ribu menjadi 2 juta unit.
“Kami sedang siapkan mekanisme teknis bersama Kemenkeu. Daerah harus menyatakan kesanggupan menyerap anggaran sebanyak mungkin. Aceh punya pengalaman besar dalam pembangunan pascatsunami,” tegasnya.
Fahri menekankan bahwa kawasan permukiman hasil rehabilitasi pascatsunami harus dirawat dan tidak dibiarkan tumbuh menjadi kawasan kumuh.
“Jangan biarkan kota tumbuh tanpa arah. Tata ruang dan desain kawasan harus disiapkan sejak awal,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa renovasi kawasan permukiman menjadi fokus utama ke depan. Setiap usulan kawasan yang disetujui akan mendapatkan alokasi Rp20–22 miliar, asalkan disertai rencana teknis yang matang.
“Khususnya kawasan pesisir, kita ingin bangun permukiman yang menopang ekonomi lokal,” kata Fahri.[]
